KARO — Pemerintah Kabupaten Karo secara resmi mengikuti peluncuran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pulau Sumatera Tahun 2026 yang digelar oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam agenda ini, Kabupaten Karo tercatat mendapatkan jatah perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 61 unit.
Peluncuran program dilakukan secara hybrid pada Kamis (7/5/2026). Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari Desa Manuk Mulia, Kecamatan Tigapanah. Lokasi ini merupakan salah satu titik penerima bantuan di Kabupaten Karo.
Berapa Alokasi Bantuan BSPS untuk Kabupaten Karo Tahun 2026?
Dari total alokasi 61 unit bantuan untuk Kabupaten Karo, Desa Manuk Mulia di Kecamatan Tigapanah mendapatkan porsi sebanyak 17 unit. Program BSPS ini bertujuan mempercepat peningkatan kualitas rumah agar masyarakat memiliki hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan.
Bupati Karo Antonius Ginting mengapresiasi langkah pemerintah pusat dalam penyediaan hunian bagi warga berpenghasilan rendah. Program ini dianggap sebagai solusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan tempat tinggal yang lebih nyaman.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, Sekda Gelora Kurnia Putra Ginting, serta Anggota DPD RI Badikenita Br. Sitepu. Hadir pula Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Karo Hendrik Philemon Tarigan dan Camat Tigapanah Bartholomeus Barus.
Bupati Karo Minta Perhatian Khusus bagi Korban Erupsi Gunung Sinabung
Di sela peluncuran program, Antonius Ginting menyampaikan usulan strategis kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ia meminta agar warga yang terdampak erupsi Gunung Sinabung sejak 16 tahun lalu mendapatkan perhatian lebih, terutama terkait penataan kawasan hunian.
“Pemerintah Kabupaten Karo berharap masyarakat korban terdampak erupsi Gunung Sinabung juga dapat menjadi perhatian dalam program bantuan perumahan pemerintah pusat, sehingga masyarakat dapat memperoleh hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman,” ujar Bupati Karo.
Kebutuhan rumah bagi pengungsi dan warga terdampak bencana permanen di Karo masih menjadi prioritas daerah yang memerlukan dukungan anggaran dari APBN. Penataan kawasan ini dinilai krusial untuk memastikan keamanan warga dari ancaman bencana di masa depan.
Kementerian Janjikan Tambahan Kuota Bantuan Hingga Tiga Kali Lipat
Merespons usulan tersebut, pihak kementerian memberikan sinyal positif terkait kebutuhan hunian di Bumi Turang. Pemerintah pusat berencana menambah kuota bantuan rumah untuk Kabupaten Karo pada tahun-tahun mendatang guna mempercepat pemenuhan target hunian layak.
Pihak kementerian menyatakan komitmen untuk memberikan tambahan kuota bantuan hingga tiga kali lipat. Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan penanganan kebutuhan rumah bagi masyarakat di Kabupaten Karo, termasuk mereka yang terdampak bencana alam.
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman mengingatkan agar sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperkuat. Hal ini penting untuk memastikan pelaksanaan Program BSPS di lapangan berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.
