SUMATERA UTARA — Presiden Prabowo Subianto buka suara ihwal sorotan publik terhadap ukuran Kabinet Merah Putih yang dinilai gemuk. Ia menegaskan komposisi kabinet saat ini merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi yang dipilih Indonesia dan besarnya cakupan wilayah serta jumlah penduduk yang dikelola.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Presiden menghadiri penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada Senin (31/8/2026). Penjelasan ini menjadi respons atas kritik yang menilai jumlah menteri terlalu banyak dan tidak efisien.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pembentukan koalisi besar bukan sekadar pilihan politik, melainkan kebutuhan untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Tanpa dukungan lintas partai, pengelolaan negara sebesar Indonesia dinilai akan menghadapi hambatan signifikan.
"Dan karena demokrasi, saya harus berkoalisi. Berkoalisi itu untuk memimpin dan memerintah dan mengurus negara yang sebentar lagi 300 juta orang. Negara keempat terbesar di dunia. Tidak mungkin negara sebesar ini dipimpin hanya satu partai," ujar Prabowo di hadapan peserta muktamar.
Menurut dia, komposisi delapan partai yang kini tergabung justru sudah sangat efisien. Ia membandingkan dengan negara demokrasi lain yang bisa memiliki belasan hingga puluhan partai politik dalam parlemennya.
Kepala Negara juga menyoroti perbandingan struktur pemerintahan Indonesia dengan negara lain, termasuk Timor Leste. Ia menekankan bahwa ukuran kabinet tidak dapat disamakan antara negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang berbeda jauh.
Analogi yang disampaikan mengacu pada kawasan Eropa yang terbagi menjadi lebih dari 27 negara anggota Uni Eropa atau NATO. Jika digabungkan dengan negara di luar aliansi itu, jumlahnya bisa mencapai sekitar 35 negara dengan pemerintahan yang masing-masing berdiri sendiri.
"Kita satu negara. Kita besar sekali," tegasnya dalam pembelaannya atas struktur kabinet yang dipimpinnya.
Sebelumnya, Prabowo juga mengungkapkan rencana pengurangan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada akhir 2026. Langkah itu disebut-sebut dapat menghemat anggaran hingga Rp100 triliun sebagai bagian dari upaya efisiensi fiskal pemerintah.