TOBA — Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Toba memetakan kebutuhan pendampingan untuk dua desa penerima program Reforma Agraria dalam rapat expose data yang digelar di Aula Kantah Toba, Rabu (12/8/2026). Fokus utama kegiatan ini adalah membahas hasil pemetaan sosial serta menyusun rencana aksi fasilitasi usaha bagi masyarakat Desa Silalahi Pagar Batu dan Desa Gurgur Aek Raja.
Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 11 instansi, mulai dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pertanian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hingga Bank Sumut. Keterlibatan unsur pemerintahan desa, seperti Kepala Desa Silalahi Pagar Batu dan perwakilan Desa Gurgur Aek Raja, menjadikan proses identifikasi potensi dukungan berjalan lebih terarah.
Dalam forum ini, para peserta tidak hanya memaparkan data, tetapi juga membahas bentuk dukungan konkret yang bisa diberikan masing-masing instansi. Langkah ini diambil agar program pendampingan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan tersusun secara terpadu dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat di lokasi pelaksanaan Reforma Agraria.
Kantor Pertanahan Kabupaten Toba menegaskan bahwa pemberian akses lahan tidak berhenti pada aspek sertifikat atau legalitas semata. Program ini diarahkan untuk berlanjut ke tahap pemberdayaan ekonomi, termasuk pengembangan usaha, peningkatan kapasitas, dan pendampingan berkelanjutan bagi penerima manfaat.
Desa Silalahi Pagar Batu dan Desa Gurgur Aek Raja menjadi lokus utama karena telah melalui tahap pemetaan sosial. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi Kantah Toba untuk menentukan jenis intervensi yang paling dibutuhkan, baik dari sisi permodalan, akses pasar, maupun pelatihan keterampilan.
Kepala UPT KPH Wilayah IV Balige serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Toba turut hadir dalam rapat ini. Kehadiran mereka memperkuat aspek legal dan tata ruang dalam perencanaan program, sehingga kolaborasi yang dibangun tidak hanya menyentuh sektor pertanian, tetapi juga infrastruktur dan kawasan permukiman.
Melalui pendekatan kolaboratif ini, Kantah Toba berharap Reforma Agraria mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini dirancang untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan, bukan sekadar pembagian aset tanah.
Langkah selanjutnya, seluruh masukan dari rapat expose data ini akan diolah menjadi rencana aksi bersama. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan disebut akan memegang peran kunci dalam fasilitasi pengembangan usaha bagi kelompok masyarakat penerima manfaat di dua desa tersebut.