SUMATERA UTARA — Jakarta — Perum Bulog mengklaim akan mencatatkan sejarah baru di akhir tahun 2026. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor pangan ini memproyeksikan perolehan laba sebesar Rp1,14 triliun, angka yang belum pernah diraih sepanjang perusahaan berdiri. Target ambisius ini bukan tanpa sebab; pemerintah disebut telah memberikan sejumlah insentif kebijakan yang mengubah fundamental keuangan perusahaan.
Dukungan utama datang dari Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 3 yang terbit pada 29 Juli 2026. Regulasi ini menyesuaikan margin penugasan Bulog menjadi 7 persen, atau setara Rp970 per unit komoditas. Angka ini melonjak signifikan dibandingkan skema lama yang hanya sekitar Rp50, sebuah lompatan yang memberikan ruang napas finansial bagi perusahaan pelat merah tersebut.
Selain penyesuaian margin, pemerintah juga mengucurkan dukungan berupa keringanan bunga pinjaman perbankan untuk biaya operasional Bulog. Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban perusahaan, tetapi juga menghasilkan efisiensi fiskal bagi negara senilai Rp1,07 triliun. Artinya, negara menghemat anggaran yang sama besarnya dengan proyeksi laba yang dikejar Bulog tahun ini.
Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, menyebut kebijakan ini sebagai fondasi transformasi perusahaan menjadi lembaga pangan negara yang lebih profesional dan sehat secara finansial. Ia menegaskan bahwa dukungan penuh Presiden dan jajaran pemerintah menjadi energi besar bagi Bulog untuk terus meningkatkan kinerja.
“Dukungan penuh Bapak Presiden beserta jajaran pemerintah merupakan energi besar bagi Bulog untuk terus meningkatkan kinerja. Kebijakan-kebijakan strategis yang diberikan tidak hanya memperkuat pelaksanaan penugasan pemerintah, tetapi juga menciptakan tata kelola yang semakin sehat sehingga Bulog dapat menjalankan fungsinya secara berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional,” ujar Ahmad Rizal dalam siaran persnya, Senin (3/8/2026).
Manajemen Bulog memastikan laba yang diraih tidak akan dinikmati sendiri. Dana tersebut direncanakan untuk dialokasikan kembali guna meningkatkan kualitas layanan publik. Prioritas pertama adalah menambah biaya operasional pemeliharaan gudang dan memperkuat sistem penyimpanan komoditas pangan agar stok tetap aman.
Selain infrastruktur, perusahaan juga akan merekrut tambahan sumber daya manusia (SDM) untuk posisi pengawasan mutu atau Quality Control di seluruh rantai penugasan. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh komoditas yang disalurkan Bulog memenuhi standar kualitas, aman dikonsumsi, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Ke depan, Bulog berkomitmen memperkuat sinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan dukungan pemerintah yang semakin kuat, perusahaan menargetkan penugasan publik yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. Keberhasilan mencetak laba perdana ini menjadi indikator bahwa transformasi tata kelola yang dijalankan mulai membuahkan hasil, sekaligus modal untuk berkontribusi lebih besar dalam program swasembada pangan nasional.