MEDAN — Anggapan bahwa rumah sakit yang telah mengantongi izin operasional langsung bisa menerima pasien BPJS Kesehatan ternyata keliru. Di Sumatera Utara, banyak warga yang masih kebingungan saat mendapati rumah sakit tertentu menolak atau menunda pelayanan peserta JKN dengan alasan kerja sama belum rampung.
Faktanya, untuk menjadi fasilitas kesehatan mitra BPJS, sebuah rumah sakit wajib melewati serangkaian tahapan yang tidak bisa dilompati. Proses ini dirancang bukan sekadar formalitas, melainkan untuk memastikan mutu layanan bagi peserta JKN.
BPJS Kesehatan tidak serta-merta menyetujui permohonan kerja sama dari rumah sakit. Lembaga ini melakukan proses kredensial, yaitu penilaian menyeluruh terhadap kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN.
Penilaian tersebut mencakup beberapa aspek penting:
Setelah dinyatakan lolos kredensial, rumah sakit kemudian menandatangani perjanjian kerja sama. Baru setelah itu, mereka resmi dapat melayani pasien peserta JKN sesuai ketentuan yang berlaku.
Banyak masyarakat bertanya-tanya mengapa proses ini terkesan berbelit. Padahal, BPJS Kesehatan juga mempertimbangkan aspek pemerataan akses layanan di suatu wilayah.
Dalam praktiknya, BPJS tidak hanya menilai kesiapan internal rumah sakit. Mereka juga melihat kapasitas fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama di daerah tersebut, serta kebutuhan riil masyarakat. Jika di suatu wilayah sudah ada cukup banyak rumah sakit mitra, proses penerimaan rumah sakit baru bisa lebih lama.
Kondisi ini yang kerap memicu kesalahpahaman. Masyarakat mengira rumah sakit sengaja menolak pasien BPJS, padahal proses administrasi dan evaluasi masih berjalan.
Bagi peserta JKN yang ingin memastikan suatu rumah sakit sudah menjadi mitra BPJS, ada beberapa kanal resmi yang bisa digunakan. Informasi ini penting agar pasien tidak salah sasaran saat akan berobat, terutama untuk kasus rujukan.
Peserta dapat mengakses aplikasi Mobile JKN, menghubungi kantor cabang BPJS Kesehatan setempat, atau mengecek kanal informasi resmi BPJS. Langkah sederhana ini bisa menghemat waktu dan menghindari kekecewaan di rumah sakit.
Pada akhirnya, sistem kerja sama antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan dirancang untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan merata. Bukan sekadar urusan administrasi, melainkan perlindungan bagi peserta JKN di Sumatera Utara dan seluruh Indonesia.