MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menekankan bahwa hasil rapat yang telah disepakati harus segera berwujud di lapangan, bukan sekadar dokumen. "Apapun hasil rapat yang sudah kita laksanakan, realisasinya harus benar-benar terlaksana. Jangan cuma di atas kertas realisasinya, harus ada progres," ujar Bobby usai memimpin Rapat Pimpinan Forum Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Realisasi Anggaran serta Capaian Pelaksanaan PHTC dan PSD seluruh OPD di lingkungan Pemprov Sumut.
Berdasarkan data Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Sumut, per 1 April 2026, seluruh OPD telah menginput Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) 100 persen. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) mencapai Rp 5,7 triliun, dengan nilai belanja pengadaan sebesar Rp 5,3 triliun. Namun, dari total tersebut, realisasi pengadaan barang dan jasa baru mencapai 1.478 paket pekerjaan senilai Rp 1,8 triliun, atau setara 50,34 persen.
Gubernur menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor. Ia mencontohkan program pembangunan irigasi yang terkait langsung dengan sektor pertanian. "Sejumlah program memiliki keterkaitan antarsektor, seperti pembangunan irigasi berhubungan langsung sektor pertanian. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antar-OPD guna memastikan kebutuhan dan target program terpenuhi," kata Bobby. Tanpa sinkronisasi, program-program yang saling bergantung berisiko berjalan sendiri-sendiri dan tidak optimal.
Bobby juga meminta setiap program yang sudah berjalan dievaluasi secara menyeluruh. Pengalaman saat kunjungan ke beberapa daerah menjadi pelajaran. "Contoh pengalaman saat berkunjung ke beberapa daerah, di mana ditemukan bantuan yang kurang sesuai atas kondisi, dan kebutuhan masyarakat setempat," jelasnya. Ia mengingatkan agar sisa waktu pelaksanaan program dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan kualitas hasil pekerjaan.
Pemprov Sumut memiliki sejumlah program prioritas dalam kategori PHTC. Beberapa di antaranya adalah PUBG (Program Unggulan Bersekolah Gratis), Probis (Program Berobat Gratis), Jaskop (Jaminan Kestabilan Harga Komoditas Pangan), Cerdas (Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif), Instansi (Infrastruktur Strategis Terintegrasi), dan Prestice (Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice).
"Misalnya seperti cerdas cermat atau sejenis kegiatan yang bisa meningkatkan SDM (sumber daya manusia). Kegiatannya melibatkan masyarakat juga," tutur Bobby.
Wakil Gubernur Sumut Surya mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan program pada tahun anggaran 2026 tersisa sekitar 186 hari kalender kerja. Ia meminta seluruh OPD untuk menuntaskan proses pengadaan barang dan jasa sesuai jadwal. "Saya juga ingatkan untuk seluruh OPD segera membuat perencanaan untuk tahun 2027," ucap Surya. Langkah ini dinilai krusial agar tidak terjadi kesenjangan antara perencanaan dan eksekusi program di tahun mendatang.