STABAT — Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Langkat resmi dimulai. Wakil Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti menjadi responden pertama yang didata langsung oleh petugas BPS di rumah dinasnya, Jumat (19/6/2026). Langkah ini diambil untuk memberi contoh konkret bagi pelaku usaha lain agar tidak ragu berpartisipasi.
Tiorita menerima kunjungan Kepala BPS Kabupaten Langkat, M. Ervin Sugiar, yang memimpin langsung proses pendataan. Ia didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPA) Kabupaten Langkat, Indri Nugraheni. Data yang diberikan Tiorita menjadi sinyal bahwa sensus ini penting bagi semua kalangan.
Menurut Tiorita, data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar angka statistik. Informasi yang terkumpul akan menjadi fondasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, memperkuat sektor UMKM, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Partisipasi aktif seluruh masyarakat dan pelaku usaha sangat penting untuk mewujudkan data ekonomi yang berkualitas. Dengan data yang akurat, pembangunan daerah dapat dirancang lebih efektif dan tepat sasaran," ujar Tiorita dalam keterangannya.
Ia menegaskan, keberhasilan sensus sangat bergantung pada keterbukaan dan partisipasi seluruh pelaku usaha. Setiap data yang diberikan harus valid dan akurat agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Langkat telah dimulai sejak 15 Juni 2026 dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Petugas BPS akan melakukan pengisian kuesioner dan pendataan lapangan secara langsung ke tempat usaha.
Pemerintah Kabupaten Langkat berharap seluruh pelaku usaha, mulai dari pedagang kaki lima, warung kelontong, hingga perusahaan berskala besar, bersedia menerima kunjungan petugas sensus. Data yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk menyusun peta ekonomi Indonesia yang lebih komprehensif, baik di tingkat nasional maupun daerah.
BPS menargetkan sensus ini mampu menangkap seluruh aktivitas ekonomi formal dan informal di Langkat. Hasilnya diharapkan menjadi acuan bagi pemkab dalam mengalokasikan anggaran dan merancang program bantuan yang lebih tepat sasaran.