Paul Chan Mo-po resmi meloloskan anggaran Hong Kong melalui Dewan Legislatif dengan strategi pendanaan baru yang cukup ambisius. Pemerintah berencana menarik dana cadangan sebesar HK$150 miliar atau sekitar Rp305 triliun dari Exchange Fund untuk membiayai proyek infrastruktur Northern Metropolis.
Sekretaris Keuangan Hong Kong, Paul Chan Mo-po, akhirnya berhasil membawa anggaran kota melewati persetujuan Dewan Legislatif (LegCo). Keberhasilan ini menandai babak baru dalam manajemen fiskal Hong Kong yang kini mulai bergeser dari pola konservatif ke arah yang lebih berisiko. Chan kini menghadapi tantangan besar untuk membuktikan bahwa strategi "all-in" miliknya mampu menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.
Kondisi keuangan Hong Kong saat ini sangat berbeda dibandingkan masa awal jabatan Chan ketika kas negara masih melimpah. Pada 2018, Chan mengelola surplus rekor yang memicu tekanan politik dari berbagai pihak agar pemerintah membagikan bantuan tunai atau "pemanis" kepada publik. Saat ini, meski Chan mengumumkan surplus perdana setelah defisit tiga tahun berturut-turut, angka tersebut sebenarnya hasil dari rekayasa akuntansi yang melibatkan hasil penjualan obligasi dan penarikan modal dari enam dana cadangan.
Inti dari perdebatan anggaran tahun ini adalah rencana Chan untuk menyentuh Exchange Fund, sebuah instrumen yang selama ini menjadi pilar sistem nilai tukar (Linked Exchange Rate System) dan stabilitas finansial Hong Kong. Pemerintah berencana menerbitkan obligasi lebih besar yang didukung oleh dana tersebut. Langkah ini menuai kecemasan di kalangan legislator karena Exchange Fund biasanya hanya digunakan sebagai benteng pertahanan saat krisis finansial melanda.
Berikut adalah poin-poin utama dalam rencana anggaran Paul Chan tahun ini:
Proyek Northern Metropolis bukan sekadar pembangunan infrastruktur biasa. Kawasan ini dirancang untuk menjadi pusat inovasi teknologi yang akan menghubungkan Hong Kong lebih erat dengan zona ekonomi Shenzhen di China daratan. Chan bertaruh besar pada proyek ini, menganggapnya sebagai mesin pertumbuhan baru yang akan membayar kembali utang obligasi yang diterbitkan pemerintah saat ini.
Namun, para kritikus di LegCo mempertanyakan apakah bijaksana menggunakan dana darurat untuk proyek jangka panjang yang hasilnya belum pasti. Kekhawatiran ini muncul karena Hong Kong sedang mempertaruhkan stabilitas finansial yang sudah dibangun puluhan tahun demi ambisi pembangunan fisik. Paul Chan diharapkan lebih terbuka terhadap pengawasan anggaran oleh anggota dewan, ketimbang mengabaikan kritik mengenai transparansi sumber dana tersebut.
Langkah Hong Kong dalam menerbitkan obligasi untuk membiayai infrastruktur strategis mencerminkan tren global yang juga terjadi di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Penggunaan instrumen utang untuk proyek strategis nasional (PSN) memerlukan manajemen risiko yang sangat ketat agar tidak membebani neraca keuangan negara di masa depan.
Bagi pasar regional, kebijakan Paul Chan ini menjadi sinyal bahwa Hong Kong mulai meninggalkan tradisi "fiskal konservatif" demi mengejar ketertinggalan di sektor teknologi. Keberhasilan Northern Metropolis akan menjadi pembuktian apakah penggunaan dana Exchange Fund ini merupakan langkah jenius atau justru perjudian yang membahayakan nilai tukar mata uang mereka di masa depan.
Pemerintah Hong Kong kini harus memastikan setiap dolar dari penerbitan obligasi tersebut benar-benar terserap ke proyek produktif. LegCo dipastikan akan terus memantau ketat aliran dana HK$150 miliar ini guna mencegah terjadinya krisis likuiditas di tengah ketidakpastian ekonomi global.