MEDAN — Dalam forum penyusunan RUU Pemilu, Rico menyoroti praktik pendampingan pemilih tunanetra yang selama ini berjalan di TPS. Menurutnya, mekanisme itu membuka celah intervensi karena pendamping bisa mendorong pilihan ke salah satu calon.
Ia mempertanyakan apakah pemungutan suara tetap memakai huruf Braille atau mulai beralih ke teknologi audio. Dengan sistem audio, pemilih tunanetra bisa menentukan pilihannya sendiri tanpa perantara.
Mengapa Pendampingan Dianggap Rawan Intervensi
Rico menilai pendampingan yang tidak netral menjadi persoalan utama. Pemilih tunanetra yang seharusnya leluasa memilih justru berisiko diarahkan.
"Apakah tetap memakai yang braille seperti biasanya ataupun memakai sistem audio, karena sepengetahuan kami pada saat yang lalu masih banyak dilakukan pendampingan. Kekhawatirannya adalah pendampingan tersebut sifatnya tidak menjadi netral, akhirnya malah menjadi dorongan kepada salah satu calon," katanya.
Persoalan aksesibilitas tidak berhenti di bilik suara. Rico menyebut fasilitas TPS yang belum ramah disabilitas dan lansia turut mempersempit ruang partisipasi kelompok rentan.
Dorong Inklusivitas Pemilih Rentan di Pemilu Mendatang
Wali Kota Medan menempatkan jaminan akses sebagai syarat pemilu yang berkeadilan. Kelompok disabilitas dan lansia, menurutnya, harus terlayani tanpa hambatan berarti.
"Kami berharap memang benar-benar bisa berkeadilan untuk semuanya. Yaitu, bagaimana inklusivitas bagi pemilih rentan di pemilu masa mendatang, terutama untuk masyarakat disabilitas dan juga lansia," ujar Rico.
Usulan sistem audio bagi tunanetra menjadi salah satu masukan yang dibawa Rico ke Panja Komisi II. Ia juga menekankan perlunya jaminan akses bagi pemilih rentan agar pelaksanaan pemilu berlangsung lebih inklusif.
Rapat di Aula Raja Inal Siregar itu merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Panja Komisi II DPR RI menghimpun masukan daerah sebelum RUU Pemilu dibahas lebih lanjut.