PANYABUNGAN — Keraguan itu disampaikan PK Golkar di Daerah Pemilihan Madina II kepada Waspada.id di Kotanopan, Sabtu pagi. Mereka meminta namanya dirahasiakan. Syaipullah, kata mereka, tidak membenarkan sekaligus tidak membantah kabar kepemilikan surat diskresi dari Ketua Umum DPP Golkar Bahlil Lahadalia.
"Saya tidak yakin Bapak Syaipullah Nasution sudah memegang surat diskresi dari Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia," ujar mereka.
Jawaban Syaipullah: Tanyakan ke Andar
Saat dikonfirmasi, Syaipullah mengalihkan pertanyaan ke Ketua DPD Golkar Sumut. Ia menjawab melalui pesan WhatsApp, Sabtu pagi.
"Mohon tanyakan sama Ketua DPD Golkar Sumut, Bapak Andar," kata Syaipullah.
Bagi para pengurus, sikap itu justru memperkuat kecurigaan. Menurut mereka, pemegang surat diskresi semestinya menjawab tegas, lengkap dengan nomor surat.
"Kalau memang beliau sudah memegang suratnya, jawabannya pasti: 'Ya, saya sudah dapat, nomor sekian.' Beliau tidak mengatakan begitu. Tapi beliau juga tidak membantah. Itu artinya kunci Musda Madina bukan di tangan beliau, melainkan di tangan Ketua Golkar Sumatera Utara," analisa salah satu pengurus.
DPD Sumut Benarkan Diskresi Terbit
Ketua DPD Golkar Sumut Andar Amin Harahap membenarkan adanya persetujuan diskresi dari DPP Golkar kepada Syaipullah Nasution. Ia meminta koordinasi soal nomor dan tanggal terbit di bagian kepartaian.
"Betul, DPP Partai Golkar sudah mengeluarkan persetujuan diskresi kepada Bapak Syaipullah. Untuk nomor dan tanggal terbitnya, silakan berkoordinasi dengan bagian kepartaian DPD Golkar Sumut," jelas Andar saat dikonfirmasi.
Pengakuan Andar belum menyelesaikan soal. Hingga Sabtu pagi, dokumen yang dimaksud belum ditunjukkan ke publik, sementara para pengurus kecamatan menuntut bukti tertulis.
Pengurus Kecamatan Tetap pada Calon Sendiri
Para pengurus menegaskan posisi politik mereka di tengah polemik surat diskresi. Dukungan yang sudah diberikan tidak berubah, terlepas dari ada atau tidaknya dokumen dari DPP.
"Kesimpulan kami, sampai pagi ini Syaipullah belum bisa membuktikan bahwa dia memegang surat diskresi dari Bahlil. Sekalipun beliau memegangnya, kami tetap tidak berpaling dari calon yang telah kami dukung," tegas mereka.
Polemik ini menyangkut kewenangan penyelenggaraan Musda Golkar Madina. Surat diskresi dari DPP menjadi dasar bagi pengurus daerah untuk mengambil alih atau mengakui kepengurusan tertentu. Tanpa dokumen yang terbuka, sengketa di tingkat kecamatan berpotensi berlanjut ke DPD Sumut.