MEDAN — Kenaikan UMP Sumut 2027 dihitung memakai formula inflasi 2,71% ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi 4,79% dengan faktor alfa 0,6045. Dari perhitungan itu diperoleh persentase kenaikan sebesar 5,61%.
Penetapan tersebut mengacu pada UU RI Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tanggal 16 November 2026.
Angka UMP Sumut 2027 Dibanding Tahun Sebelumnya
Bobby menyampaikan angka penetapan itu langsung dalam keterangannya kepada wartawan. "Berdasarkan hasil pembahasan, UMP Sumut 2027 ditetapkan sebesar Rp3.410.000, naik dari UMP 2026 sebesar Rp3.228.949 atau meningkat Rp181.001," kata Bobby Nasution, Jumat (20/11/2026).
Selisih Rp181.001 itu setara kenaikan 5,61%. Angka ini menjadi acuan bagi kabupaten/kota di Sumut sebelum menyusun upah minimum masing-masing.
Siapa Saja yang Duduk di Dewan Pengupahan
Pembahasan UMP melibatkan unsur pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumut, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, serta serikat pekerja/serikat buruh. Bobby menyebut penetapan telah melalui kajian dan pembahasan yang cukup panjang.
"Penetapan UMP 2027 telah melalui proses kajian dan pembahasan yang cukup panjang dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan dan pengupahan," jelasnya.
Batas Waktu Rekomendasi UMK dan UMSK 2027
Selain UMP, Bobby meminta seluruh bupati/walikota se-Sumut segera menyampaikan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2027. Rekomendasi disusun sesuai UMP Sumut 2027 dan berdasarkan kesepakatan Dewan Pengupahan Daerah kabupaten/kota masing-masing.
"Kami minta agar seluruh rekomendasi UMK dan UMSK Tahun 2027 disampaikan paling lambat 25 November 2026," urainya.
Bobby berharap kebijakan pengupahan minimum yang ditetapkan menjadi yang terbaik bagi semua pihak. "Kami harap kebijakan pengupahan minimum yang telah ditetapkan menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak," papar Bobby Nasution.