MEDAN — Keributan yang melibatkan kepala lingkungan (kepling) dan Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah (P2D)/Penindakan Satpol PP Kota Medan Albena Boang Manalu, S.STP, berbuntut sorotan legislator. Anggota DPRD Medan dari Fraksi Gerindra Dame Duma Sari Hutagalung menyebut peristiwa di Lapangan Merdeka itu mencoreng etika aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Medan.
Duma menyampaikan penilaian itu usai mengikuti kegiatan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, Sabtu (14/11). Menurutnya, perselisihan tersebut sudah diketahui wali kota dan sempat viral di media sosial.
Etika ASN Dinilai Tak Jadi Contoh di Depan Kegiatan Resmi
Insiden terjadi saat persiapan Apel Siaga Gabungan Pencegahan Bencana Alam. Kegiatan itu rencananya dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama sejumlah pejabat Pemko Medan.
“Sangat disayangkan, etika ASN tidak menjadi contoh yang baik. Seharusnya masing-masing pihak mampu menahan diri. Jika ada perselisihan, selesaikan secara baik-baik tanpa harus membuat kegaduhan, apalagi dalam kegiatan resmi. Ini sangat memalukan, terlebih persoalan tersebut sudah diketahui wali kota dan viral di media sosial,” tegas Duma.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Medan itu mengingatkan agar perilaku aparatur pemerintah tidak mencoreng citra Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Ia menilai kegaduhan di ruang publik memberi kesan buruk kepada warga yang seharusnya melihat ASN sebagai teladan.
Inspektorat Diminta Panggil Kedua Pihak, Sanksi Disiplin Menanti
Duma mendesak Pemko Medan melalui Inspektorat segera memanggil kedua belah pihak untuk dimintai klarifikasi. Jika terbukti ada pelanggaran disiplin, ia meminta teguran hingga sanksi diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) harus mampu membangun komunikasi dan pendekatan yang baik dengan bawahan. Kekompakan serta keharmonisan internal pemerintahan disebutnya penting untuk menjaga wibawa dan nama baik Kota Medan.
“Menurut saya, Wali Kota perlu melakukan evaluasi mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan. Insiden ini sangat memalukan. Kepling merupakan bagian dari perangkat pemerintahan di bawah koordinasi lurah dan camat. Karena itu, perlu ditelusuri mengapa konflik seperti ini bisa terjadi di lingkungan Pemko Medan,” ujarnya.
Penempatan Pejabat Diminta Tak Hanya Berdasar Kedekatan Personal
Duma menegaskan Wali Kota Medan tidak boleh ragu mengevaluasi bawahannya, mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan. Penempatan pejabat, katanya, harus mempertimbangkan integritas, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga kehormatan institusi, bukan semata-mata kedekatan personal.
Ia berharap peristiwa tersebut menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemko Medan agar seluruh aparatur lebih mengedepankan etika, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
“Jangan sampai persoalan internal justru dipertontonkan kepada masyarakat. ASN seharusnya menjadi teladan, bukan sebaliknya,” pungkasnya.