SUMATERA UTARA — Penjualan sepeda motor listrik di Indonesia baru mencapai sekitar 18.000–19.000 unit hingga Agustus 2026, turun tajam dibanding 77.000 unit pada 2024 setelah program subsidi pemerintah berakhir. Indonesia Battery Corporation (IBC) menilai harga beli yang masih tinggi menjadi penghalang utama adopsi, sehingga insentif dinilai perlu dipertimbangkan kembali. Pembeli yang berharap subsidi baru tahun ini belum mendapat kepastian jadwal maupun nominalnya.
Director of Business Development Indonesia Battery Corporation (IBC), Nico Chandra, menyampaikan data tersebut dalam sesi Strategic Battery Industry Keynote bertema Indonesia Nickel-Based Battery Industry: Demand, Manufacturing and Policy Support. Sesi itu bagian dari The 5th Nickel Producers, Processors and Buyers Conference yang digelar Petromindo di Shangri-La Hotel, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
IBC adalah perusahaan baterai kendaraan listrik yang dibentuk lewat kolaborasi BUMN, bukan instansi penyalur bantuan sosial. Artinya, pernyataan IBC dalam forum ini adalah masukan kebijakan, bukan pengumuman program subsidi baru.
Besaran Bantuan: Belum Ada Nominal Baru
Bahan berita tidak memuat nominal subsidi motor listrik yang berlaku maupun usulan angka baru. Yang tersedia hanya keterangan bahwa program subsidi pemerintah telah berakhir dan berimbas pada penurunan penjualan.
Karena itu, masyarakat belum bisa memakai artikel ini untuk menghitung besaran potongan harga. Informasi resmi soal insentif, jika nanti diterbitkan, hanya akan keluar melalui kanal Kementerian Perindustrian atau Kementerian ESDM.
Syarat Penerima: Belum Ditetapkan
Kriteria penerima insentif motor listrik juga tidak dirinci dalam bahan. IBC hanya menyoroti bahwa harga pembelian masih menjadi tantangan utama perluasan pasar.
Pernyataan Nico menggambarkan persoalan itu secara langsung:
"Alasan utamanya adalah berakhirnya program subsidi pemerintah. Karena itu, harga pembelian sepeda motor listrik masih menjadi tantangan utama untuk meningkatkan tingkat adopsinya di Indonesia," ujar Nico.
Kelompok yang disebut IBC sebagai calon pengguna awal kendaraan listrik adalah transportasi publik, armada perusahaan aplikasi ride-hailing, lembaga pemerintah, dan BUMN. Namun statusnya masih sebagai usulan, bukan ketetapan penerima bantuan.
Cara Cek Status: Belum Ada Kanal Pendaftaran
Tidak ada mekanisme pendaftaran atau pengecekan status penerima subsidi motor listrik dalam bahan ini. Program yang dibahas masih berupa dorongan kebijakan, bukan program berjalan dengan kuota penerima.
Masyarakat sebaiknya tidak mengikuti ajakan mendaftar lewat situs atau agen tidak resmi yang menjanjikan subsidi motor listrik. Sampai ada pengumuman resmi, klaim semacam itu belum punya dasar.
Jadwal Pencairan: Bergantung Kebijakan Baru
Bahan tidak menyebut tahap pencairan, bulan penyaluran, maupun bank penyalur. Yang tercatat hanya rentang waktu data penjualan: sekitar 77.000 unit pada 2024, turun ke sekitar 55.000 unit pada 2025, lalu hanya 18.000–19.000 unit hingga Agustus 2026.
Sebagai pembanding, penjualan mobil listrik justru naik dari sekitar 43.000 unit pada 2024 menjadi 104.000 unit pada 2025. Hingga September 2026, angkanya sudah mencapai sekitar 101.000 unit.
Peluang dari Program Kendaraan Nasional
IBC melihat prospek baru lewat dua program pemerintah: motor listrik nasional dan mobil nasional. Nico menilai keduanya bisa mendorong pemakaian kendaraan listrik sekaligus membuka pasar bagi baterai berbasis nikel produksi dalam negeri.
Dalam skema itu, program kendaraan nasional diharapkan berperan sebagai pembeli utama atau anchor buyer pada tahap awal. Syaratnya, insentif dan kebijakan harus membuat kendaraan listrik lebih terjangkau bagi masyarakat.
Nico juga menegaskan bahwa baterai berbasis nikel dan lithium iron phosphate (LFP) sama-sama dibutuhkan. "NMC dan LFP sama-sama penting bagi industri baterai, baik di Indonesia maupun secara global," tutupnya.
Yang Perlu Dilakukan Pembeli Sekarang
Calon pembeli motor listrik sebaiknya menunggu pengumuman resmi sebelum mengandalkan potongan harga. Pantau laman Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM, serta saluran resmi Indonesia Battery Corporation untuk perkembangan kebijakan.
Waspadai penipuan berkedok subsidi, termasuk permintaan biaya pendaftaran atau pungutan lewat calo. Program bantuan pemerintah tidak memungut biaya kepada penerima. Laporkan tawaran mencurigakan ke kanal pengaduan resmi kementerian terkait.