SUMATERA UTARA — Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS) memerintahkan penghapusan aplikasi AI DeepSeek dari seluruh perangkat IT instansi pemerintah sipil. Larangan yang diumumkan Senin (19/10) itu menyusul kekhawatiran transfer data sensitif ke server DeepSeek yang berlokasi di China. Kebijakan ini memperketat persaingan teknologi AS-China di sektor kecerdasan buatan.
DHS menilai DeepSeek menghadirkan sejumlah ancaman, terutama soal pengelolaan data. Menurut departemen tersebut, penggunaan alat AI DeepSeek oleh pegawai pemerintah AS berpotensi mengalirkan data sensitif ke server perusahaan yang berada di China.
Kekhawatiran DHS bertumpu pada sistem hukum China yang memberi pemerintah kewenangan luas untuk mengakses infrastruktur perusahaan swasta. Kewenangan itu dinilai membuka celah bagi data instansi pemerintah AS yang diproses DeepSeek.
Peringatan serupa sebelumnya juga disampaikan sejumlah lembaga terhadap aplikasi AI yang berbasis di luar AS. DHS memilih langkah tegas dengan meminta model DeepSeek dihapus, bukan sekadar dibatasi penggunaannya.
DeepSeek merupakan salah satu perusahaan AI terkemuka di China. Perusahaan ini menarik perhatian industri setelah merilis chatbot berkinerja tinggi dengan biaya rendah pada Januari 2025.
Pada April lalu, DeepSeek merilis model baru DeepSeek V4. Versi tersebut kemudian diperbarui pada awal Oktober menjadi lebih cepat, lebih ringan, dan lebih efisien.
Pemerintah AS menuduh DeepSeek dan sejumlah perusahaan AI China lainnya secara sistematis meniru kemampuan model canggih yang dikembangkan pesaing mereka di Amerika. Tuduhan itu menjadi latar tambahan di balik larangan penggunaan di lingkungan pemerintah.
Larangan DHS muncul di tengah persaingan kedua negara dalam mendominasi industri AI. Ketegangan ini tidak hanya berlangsung di tingkat perusahaan, tetapi juga di jalur diplomasi.
Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump sempat bertemu di Gedung Putih pada September. Keduanya bersepakat membentuk saluran komunikasi untuk menangani insiden terkait AI.
Topik larangan DeepSeek diperkirakan muncul kembali dalam pertemuan Xi dan Trump yang dijadwalkan pada November di Shenzhen, China. Pertemuan itu akan menjadi ujian apakah kesepakatan saluran komunikasi bisa menahan eskalasi pembatasan teknologi.
Bagi pengguna di luar AS, larangan DHS belum tentu mengubah ketersediaan DeepSeek. Namun keputusan ini memberi sinyal bahwa aplikasi AI asal China menghadapi pemeriksaan lebih ketat di pasar pemerintah dan korporasi Barat.
Pelaku bisnis digital yang memakai layanan AI lintas negara perlu mencermati lokasi server dan aturan akses data. Dua faktor itu kini menjadi pertimbangan utama dalam memilih penyedia AI, terutama untuk data pelanggan dan dokumen internal.
Sejauh ini belum ada keterangan resmi DeepSeek soal instruksi DHS. Perkembangan berikutnya akan terlihat dari sikap instansi pemerintah AS lain dan pembahasan dalam pertemuan November mendatang.