MEDAN — Kerusakan hutan di daerah aliran sungai menjadi salah satu faktor yang menentukan seberapa parah dampak banjir dan longsor di Sumatra. Hujan deras tetap menjadi pemicu utama, tetapi kondisi bentang alam, daya serap tanah, dan perubahan penggunaan lahan ikut memperbesar risiko di wilayah hilir.
Hutan alami berfungsi menahan tanah, mengatur aliran air, dan menjaga lereng tetap stabil. Ketika tutupan hutan berkurang, wilayah di sekitarnya lebih mudah mengalami erosi dan longsor saat hujan lebat turun.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan 1.204 orang meninggal dunia dan 140 orang masih hilang akibat rangkaian bencana hidrometeorologi di Sumatra pada akhir 2025. Bencana itu juga merusak permukiman dan mengacaukan kehidupan warga di sejumlah kabupaten dan kota.
Besarnya dampak tersebut membuat perhatian publik bergeser ke kondisi hulu sungai. Selain intensitas hujan, perubahan tutupan hutan dan penggunaan lahan dinilai ikut menentukan tingkat kerentanan sebuah daerah terhadap banjir dan longsor.
Analisis Greenpeace Indonesia mencatat DAS Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, kehilangan sekitar 70 ribu hektare tutupan hutan sepanjang 1990 sampai 2022. Luasan itu setara sekitar 21 persen dari seluruh wilayah DAS.
Greenpeace juga mencatat masih ada sekitar 167 ribu hektare hutan alam yang tersisa di kawasan tersebut. Angka ini menunjukkan pentingnya hutan yang masih tersisa untuk menjaga keseimbangan ekosistem, termasuk fungsi pengatur air dan habitat satwa liar.
Hilangnya hutan belum menjelaskan seluruh penyebab banjir November 2025. Namun, perubahan tutupan lahan selama puluhan tahun menjadi konteks penting untuk menilai kerentanan wilayah ketika hujan ekstrem datang.
Earthsight dan Auriga Nusantara merilis hasil investigasi pada Januari 2026 yang menyoroti pembukaan hutan di hulu Batang Toru. Lewat analisis citra satelit, keduanya mengidentifikasi pembukaan sekitar 758 hektare hutan alam di blok Aek Raja yang masuk konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL), antara Maret 2021 dan 1 Desember 2025.
Laporan itu juga menemukan pembukaan sekitar 125 hektare di luar batas konsesi. Liputan Mongabay memuat angka yang sama. Pembukaan hutan terjadi di area berlereng curam yang juga merupakan habitat orangutan Tapanuli, dan citra satelit memperlihatkan bekas longsor di dekat lahan yang baru dibuka.
Angka 758 hektare dan 125 hektare merupakan hasil investigasi dua organisasi tersebut, bukan putusan pengadilan yang menetapkan tanggung jawab perusahaan atas bencana. TPL membantah ada kaitan antara operasionalnya dan banjir serta longsor.
Longsor di kawasan hulu Batang Toru juga mengancam habitat orangutan Tapanuli. Penelitian memperkirakan sekitar 58 individu berada di kawasan yang terdampak.
Bagi warga yang tinggal di sekitar sungai dan lereng, persoalannya bukan sekadar berapa banyak pohon yang hilang. Kondisi hutan di hulu berhubungan langsung dengan risiko longsor, pendangkalan sungai, kerusakan infrastruktur, dan keselamatan warga di hilir.
Menjelang akhir 2026, potensi bencana masih menghantui tiga provinsi: Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Sejumlah wilayah di ketiga provinsi itu masih mengalami banjir berulang, meski tingkat keparahannya belum sebanding dengan bencana 2025.
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah sejauh mana langkah mitigasi disiapkan pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Penilaian porsi tiap faktor pun perlu berbasis data: menyebut deforestasi memperbesar risiko bencana adalah satu hal, menyimpulkan satu aktivitas atau perusahaan sebagai penyebab tunggal banjir adalah hal lain.