SUMATERA UTARA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggandeng Bareskrim Polri untuk menyelidiki dugaan mafia pangan di 11 persoalan sektor pertanian dan peternakan. Langkah ini diambil menyusul kejanggalan harga yang turun di tingkat petani dan peternak, tetapi justru naik di tingkat konsumen.
Kementerian Pertanian menyerahkan 11 persoalan pangan ke Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti. Cakupannya meliputi komoditas hortikultura, kelapa sawit, pakan ternak, hingga ayam dan telur. Penyerahan ini dilakukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam pertemuan dengan Kepala Bareskrim Polri Asep Safrudin, Senin (19/10/2026).
Amran menyoroti pola harga yang tidak masuk akal di rantai distribusi. Harga di tingkat peternak turun, tetapi harga yang dibayar konsumen justru naik. Kondisi itu terjadi pada ayam dan telur yang kembali menyumbang inflasi.
Menurut Amran, penurunan harga di tingkat produsen seharusnya ikut menekan harga di konsumen. Kenyataannya tidak demikian. Selisih itu memunculkan dugaan adanya permainan harga di sepanjang rantai distribusi pangan.
"Ada horti, hortikultura, sawit, pakan kita lihat ayam, segala macam. Kenapa? Harga di peternak turun, tapi konsumen naik. Ada inflasi lagi, inflasi ayam dengan telur. Inflasi ayam dengan telur. Kan kasihan, ya kan?" kata Amran.
Dia lantas mempertanyakan langsung kemungkinan praktik mafia di balik fenomena tersebut. "Jadi ini, menurut Anda nih, harga di peternak turun, harga di konsumen naik, menurut Anda bagaimana? Mafia ya? Begitu kira-kira," ujarnya.
Kepala Bareskrim Polri Asep Safrudin menyatakan jajarannya siap menindaklanjuti seluruh poin yang disampaikan Mentan. Prosesnya dimulai dari penyelidikan, lalu berlanjut ke penegakan hukum bila ditemukan pelanggaran.
"Ada beberapa pemaparan dari beliau terkait dengan permasalahan-permasalahan di bidang pangan. Ya, ada beberapa poin yang harus ditindaklanjuti oleh jajaran kepolisian. Tentunya kami akan langsung melakukan kegiatan-kegiatan, dari mulai penyelidikan, sampai nanti ke penegakan hukum," tutur Asep.
Koordinasi dengan Kementerian Pertanian disebut sebagai tindak lanjut arahan Kapolri agar kepolisian memperkuat kerja sama dengan kementerian terkait. Asep menegaskan, kepolisian bertanggung jawab memastikan program strategis pemerintah di sektor pangan berjalan tanpa gangguan.
Persoalan ini menyentuh langsung hajat hidup orang banyak. Peternak ayam dan telur menerima harga jual yang menurun, sementara rumah tangga tetap membayar mahal di pasar. Selisih itulah yang ingin dibongkar melalui penyelidikan.
Bagi konsumen, harga ayam dan telur merupakan komponen pembentuk inflasi yang paling terasa di pasar tradisional. Jika dugaan permainan di rantai distribusi terbukti, ada peluang harga kembali wajar tanpa harus menekan pendapatan peternak.
"Kami dari jajaran kepolisian harus betul-betul menjamin semua program daripada pemerintah, semua program strategis dari Bapak Prabowo, harus berjalan karena ini berhubungan dengan hajat hidup orang banyak," kata Asep.
Ia menambahkan, kepolisian akan terus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan kementerian mana pun sesuai arahan Kapolri. Informasi yang memerlukan penanganan kepolisian akan ditindaklanjuti, termasuk yang datang dari luar Kementerian Pertanian.
Langkah ini memperluas perhatian pemerintah pada tata niaga pangan setelah sebelumnya isu mafia pangan berulang muncul di komoditas seperti beras, minyak goreng, dan daging. Penyidikan Bareskrim akan menjadi ujian apakah persoalan harga di tingkat petani dan konsumen bisa diurai secara hukum, bukan hanya lewat imbauan pasar.