MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak lagi sekadar memantau gejolak harga pangan. Melalui rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Jalan AH Nasution Medan, Jumat (31/7/2026), pemerintah memutuskan untuk memetakan wilayah rawan gejolak harga sebagai dasar intervensi langsung ke pasar.
Rapat yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ardan Noor, ini menyepakati bahwa operasi Gerakan Pangan Murah dan inspeksi pasar akan diarahkan secara spesifik ke kabupaten/kota dengan kenaikan harga tertinggi. Pendekatan ini dinilai lebih efektif ketimbang operasi pasar yang menyebar tanpa prioritas.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut, Fariz Haholongan Hutagalung, menegaskan bahwa pendataan kebutuhan komoditas menjadi langkah awal yang krusial.
"Intervensi ini khususnya di kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga pangan cukup tinggi. Pemerintah juga akan memetakan wilayah-wilayah rawan gejolak harga sebagai dasar penentuan lokasi intervensi sehingga pelaksanaan Gerakan Pangan Murah lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," ujarnya.
Untuk jangka pendek, pemerintah mendorong penguatan koordinasi antara dinas pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta BUMD Sumut. Peran Perum Bulog juga diperluas untuk menyerap hasil panen petani, khususnya untuk komoditas beras, cabai, dan jagung.
Skema ini disertai pemetaan distribusi komoditas yang masuk dan keluar Sumatera Utara. Data tersebut akan menjadi dasar kebijakan pemerintah agar pasokan di pasar tidak timpang.
Memasuki langkah jangka menengah, pemerintah akan mengawasi ketat distribusi benih dan pupuk bersubsidi. Pengawasan ini melibatkan Satgas Pangan untuk memastikan bantuan pemerintah tidak salah sasaran di tingkat petani.
"Sebagai langkah jangka menengah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memperketat monitoring distribusi benih dan pupuk agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh petani sesuai sasaran. Pengawasan tersebut akan dilakukan bersama Satgas Pangan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran bantuan," jelas Fariz.
Pemerintah juga menyusun peta jaringan irigasi berdasarkan kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Data ini menjadi dasar penetapan prioritas pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi yang selama ini kerap menjadi kendala produktivitas sawah.
Selain itu, optimalisasi sawah tadah hujan dan identifikasi kawasan lumbung pangan di seluruh Sumatera Utara akan diperkuat. Langkah ini ditujukan untuk menjaga ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan, bukan hanya sekadar menekan harga saat gejolak terjadi.