TANJUNGBALAI — Kanwil BPN Sumut bersama jajaran Pemerintah Kota Tanjungbalai menggelar rapat persiapan pengumpulan data lapangan untuk penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu (WP3WT). Kegiatan ini berlangsung di Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu (15/7/2026).
Rapat tersebut menjadi ajang penyamaan persepsi antarpemangku kepentingan sebelum tim turun ke lapangan. Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Sumut memimpin langsung pertemuan yang dihadiri perwakilan dinas terkait.
Penyusunan NPGT di kawasan pesisir bukan tanpa alasan. Wilayah ini memiliki karakteristik unik dan nilai strategis—mulai dari potensi ekonomi kelautan, kerentanan lingkungan, hingga tekanan alih fungsi lahan yang tinggi. Data yang valid dan komprehensif dibutuhkan agar kebijakan penataan ruang tidak sekadar di atas kertas.
Melalui NPGT, pemerintah bisa mendapatkan gambaran utuh soal pemanfaatan tanah, kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang, serta potensi konflik yang mengintai. Hasilnya nanti akan menjadi dasar rekomendasi kebijakan penatagunaan tanah yang lebih tertib dan berkelanjutan.
Salah satu sasaran utama dari penyusunan NPGT adalah mengendalikan alih fungsi lahan yang kerap terjadi di wilayah pesisir. Tanpa data yang akurat, kebijakan pengendalian kerap berjalan tanpa arah. Kanwil BPN Sumut menekankan pentingnya akurasi data sejak dari proses pengumpulan di lapangan.
Selain itu, NPGT diharapkan mampu menjaga keseimbangan lingkungan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya tanah untuk kepentingan masyarakat luas. Sinergi lintas instansi menjadi syarat mutlak agar data yang dihasilkan berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan.
Kanwil BPN Sumut menilai koordinasi antarpemangku kepentingan adalah faktor penentu keberhasilan pengumpulan data lapangan. Melalui rapat persiapan ini, seluruh pihak diharapkan memiliki pemahaman yang sama terhadap teknis survei dan target yang ingin dicapai.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menghadirkan tata kelola pertanahan yang modern dan profesional. Dengan data NPGT yang solid, pemanfaatan ruang di Tanjungbalai dan sekitarnya diharapkan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan warga pesisir.