MEDAN — Ketua DPD IMM Sumut Rahmat Taufiq Pardede menyoroti pernyataan Direktur Utama PT Elnusa Petrofin, Doni Indrawan, yang dikutip di sejumlah media pada hari yang sama. Doni menyebut perusahaannya telah bergerak cepat dengan memperkuat armada dan personel untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi.
“Hari ini saya membaca pernyataan dari Direktur Utama PT Elnusa Petrofin, Doni Indrawan di media yang menyebut mereka sudah bergerak cepat dengan memperkuat armada, personel operasional, sistem pemantauan distribusi, hingga dukungan teknis di lapangan. Pernyataan yang kontradiktif dengan kondisi lapangan di Kota Medan,” kata Rahmat Taufiq.
Rahmat menegaskan, pernyataan serupa juga sempat dilontarkan oleh PT Patra Niaga, anak perusahaan Pertamina lainnya, pada pekan lalu. Menurutnya, klaim bahwa distribusi sudah normal justru melukai masyarakat yang masih harus berjam-jam mengantre di SPBU.
“Bagaimana mungkin masyarakat disuguhi kata ‘sudah normal’ oleh pihak Pertamina, sementara antrian masih mengular di semua SPBU yang ada. Ini menunjukkan bahwa perusahaan ini tidak memiliki sensitivitas terhadap penderitaan masyarakat,” ujarnya.
PT Elnusa Petrofin (EPN) sendiri mengklaim telah menambah jumlah armada operasional melalui skema spot charter. Dengan langkah ini, total mobil tangki yang siap beroperasi menjadi 176 unit, termasuk tambahan armada dari Jakarta yang tiba secara bertahap.
Dari sisi sumber daya manusia, perusahaan menambah 41 Awak Mobil Tangki (AMT) dari berbagai wilayah operasional dan mendapat dukungan personel TNI sebagai pengemudi bantuan. Total AMT kini mencapai 711 personel. Optimalisasi distribusi juga dilakukan melalui pemantauan armada secara real-time oleh Road Traffic Control (RTC) untuk mempercepat perputaran mobil tangki.
Rahmat Taufiq mendesak pemerintah untuk mengevaluasi para pejabat di lingkungan Pertamina yang dinilainya kerap mengeluarkan pernyataan tidak sensitif. Ia menilai komunikasi publik yang keliru justru memperburuk situasi di tengah kelangkaan yang masih dirasakan warga Medan dan sekitarnya.
“Pemerintah sebaiknya mengevaluasi para pejabat di Pertamina yang komunikasinya justru semakin melukai hati rakyat,” pungkas Rahmat.