MEDAN — Pelindo Group menggandeng Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) untuk memastikan seluruh proses bisnis kepelabuhanan berjalan profesional dan taat hukum. Langkah ini diwujudkan melalui kunjungan langsung jajaran direksi Pelindo Regional 1 ke kantor Kejati Sumut.
Jonedi Ramli didampingi Direktur Utama PT Pelindo Multi Terminal, Direktur Utama PT Prima Multi Terminal Kuala Tanjung, serta Executive General Manager Cabang Belawan PT Pelindo Regional 1. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, SH, MH, bersama Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Eko Adhyaksono, SH, MH, dan jajarannya.
Diskusi tidak sekadar silaturahmi. Kedua pihak membahas poin strategis untuk memperkuat hubungan kelembagaan, termasuk peningkatan kolaborasi demi iklim investasi yang sehat di Sumatera Utara. Peran sektor kepelabuhanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kelancaran arus logistik nasional juga menjadi topik utama.
Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan. Kedua institusi sepakat bahwa sinergi yang baik merupakan modal penting mewujudkan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel.
Jonedi Ramli menegaskan kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Pelindo Group menjalankan proses bisnis dengan integritas tinggi. Menurutnya, hubungan yang telah terjalin dengan Kejati Sumut harus terus diperkuat demi pelayanan kepelabuhanan yang optimal.
“Kami berharap hubungan baik yang telah terjalin dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dapat terus diperkuat. Sinergi ini menjadi bagian dari komitmen Pelindo Group untuk menjalankan proses bisnis yang taat hukum, berintegritas, serta memberikan pelayanan kepelabuhanan yang optimal kepada masyarakat dan para pengguna jasa,” kata Jonedi dalam keterangan resminya.
Melalui kolaborasi ini, Pelindo Group berharap dapat menciptakan ekosistem kepelabuhanan yang maju, aman, dan berdaya saing. Langkah ini krusial mengingat Pelabuhan Belawan dan Kuala Tanjung merupakan pintu gerbang utama distribusi logistik di kawasan barat Indonesia.
Dukungan hukum dari Kejati Sumut diharapkan mampu meminimalisir potensi sengketa dan memberikan kepastian bagi investor. Dengan demikian, kelancaran arus barang dan distribusi logistik nasional dapat terus terjaga.