SUMATERA UTARA — Anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugroho, mengungkapkan bahwa pengawasan diperkuat melalui aplikasi XSTAR. Dalam keterangannya di Pangkalpinang, Senin, ia menjelaskan bahwa sistem digital ini menjadi alat utama untuk memverifikasi proses pengajuan hingga penyaluran BBM subsidi di tingkat lapangan.
BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel melakukan kunjungan ke SPBU Nelayan 28.115.01 di Kabupaten Bangka. Dalam pemantauan itu, mereka menyaksikan langsung proses verifikasi data nelayan hingga mekanisme pengisian BBM bersubsidi.
Fathul merinci alur pengajuan: kelompok nelayan terlebih dahulu mengajukan permohonan surat rekomendasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Rekomendasi itu kemudian diverifikasi oleh BPH Migas melalui aplikasi XSTAR sebelum alokasi BBM subsidi disetujui.
"Mekanisme ini menjadi bagian dari upaya BPH Migas untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan lebih akuntabel, tepat sasaran, dan diterima oleh nelayan yang berhak," kata Fathul.
Fathul mengimbau para nelayan penerima subsidi agar memanfaatkan BBM sesuai peruntukannya. Menurutnya, penyaluran yang tepat sasaran akan mendorong roda perekonomian di Bangka Belitung sekaligus menjaga mata pencaharian nelayan setempat.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, menegaskan komitmen perusahaannya dalam menjaga ketersediaan stok dan kelancaran distribusi. Ia menyebut sinergi dengan BPH Migas, termasuk penggunaan aplikasi XSTAR, sebagai langkah penting menuju distribusi yang transparan.
"Apabila masyarakat mengetahui adanya dugaan penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pertamina Contact Center (PCC) 135," ujar Rusminto.
Ke depan, BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel berencana melakukan evaluasi berkala terhadap kebutuhan BBM subsidi nelayan. Evaluasi ini bertujuan agar penyaluran sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan dan benar-benar dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Langkah pengawasan digital dan pemantauan fisik di lapangan ini menjadi krusial mengingat sektor perikanan merupakan salah satu penerima subsidi energi terbesar di daerah kepulauan seperti Bangka Belitung.