MEDAN — Risiko kriminalisasi terhadap kebijakan bisnis di lingkungan BUMN menjadi sorotan dalam diskusi publik yang digelar Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored di Medan. Mantan Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, menilai perlindungan hukum menjadi syarat mutlak agar direksi BUMN bisa berinovasi.
Rahudman menyebut para penyelenggara negara dan pengelola perusahaan pelat merah membutuhkan jaminan agar keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik tidak berujung pada jeratan pidana. Prinsip Business Judgment Rule (BJR) dinilai sebagai instrumen yang bisa memberikan perlindungan itu.
“Bagaimana agar jebakan hukum ini terhindar dari para penyelenggara, dalam arti supaya orang-orang berintegritas bisa berinovasi,” ujar Rahudman di hadapan akademisi, praktisi hukum, dan pelaku usaha yang hadir.
Selain aspek hukum, Rahudman menekankan pentingnya karakter pemimpin dalam mengelola aset negara. Menurutnya, regulasi yang ketat tidak akan berarti tanpa didukung moral dan etika yang kuat.
“Saya menekankan perlu dijunjung tinggi adab dalam melaksanakan tugas itu, karena seseorang yang mempunyai adab pasti akan berbuat yang lebih baik,” katanya.
Ia menilai integritas menjadi faktor kunci untuk memastikan pengelolaan aset negara berjalan transparan dan profesional. Forum tersebut juga membahas peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai superholding BUMN yang mengelola aset dalam jumlah besar.
Rahudman mendorong semangat kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan tata kelola BUMN yang sehat. Menurutnya, tantangan ekonomi saat ini tidak bisa diselesaikan pemerintah sendirian.
“Harapan saya ke depan, dalam bernegara bisa berkolaborasi, tidak hanya di tingkat regional tetapi juga global,” ungkapnya.
Diskusi ini merupakan bagian dari rangkaian forum nasional yang akan digelar di sejumlah kota. Hasilnya akan dirangkum menjadi rekomendasi kebijakan untuk pemerintah, terutama terkait transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengatur BUMN dan batasan antara risiko bisnis dengan pertanggungjawaban pidana.