MEDAN — Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumut, Prama John Dirganta Sembiring, menyampaikan target tersebut dalam temu pers di Lobi Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (19/11/2026). Angka 82,2 poin ditetapkan pemerintah pusat untuk Sumut pada 2026.
Prama berharap capaian itu mengantarkan Sumut menembus 10 besar nasional. Posisi provinsi ini sudah membaik dalam dua tahun terakhir.
Dari Peringkat 15 ke 12 dalam Dua Tahun
Pada 2025, IDI Sumut tercatat 81,49 poin. Capaian itu naik dari 80,19 poin pada 2024.
Kenaikan angka tersebut turut mengubah posisi Sumut dalam pemeringkatan nasional, dari urutan ke-15 menjadi ke-12. Pemerintah daerah kini membidik lonjakan berikutnya.
Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Jadi Penilaian
Indeks demokrasi bukan sekadar perlombaan angka. Ada sejumlah indikator yang menjadi dasar penilaian, antara lain kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.
Penilaian dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut berdasarkan data empiris dan berbagai peristiwa yang dapat diamati serta diukur. Menurut Prama, IDI menjadi instrumen untuk membaca perkembangan praktik demokrasi, baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.
Melalui indeks tersebut, pemerintah dapat melihat kemajuan ataupun kemunduran demokrasi di setiap provinsi dari tahun ke tahun.
Diskusi Terfokus dengan Kabupaten dan Kota
Untuk mengejar target 82,2 poin, Kesbangpol Sumut menggelar diskusi terfokus dengan pemerintah kabupaten dan kota serta sejumlah pemangku kepentingan. Penguatan nilai-nilai demokrasi juga menjadi bagian dari agenda yang terus didorong pemerintah daerah.
Di luar indikator kelembagaan, pemerintah mengajak masyarakat menjaga persatuan. Warga diminta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.
Masyarakat juga didorong berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Partisipasi warga menjadi bagian dari upaya menaikkan capaian indeks pada 2026.