PEMATANGSIANTAR — Kebuntuan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2027 menyita perhatian publik kota. Sejumlah pengamat menilai persoalan tersebut menyangkut komunikasi, koordinasi, dan dinamika kepentingan politik antara Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dan DPRD, bukan sekadar perdebatan angka di meja rapat.
Kekhawatiran utama: agenda pembangunan dan kesinambungan pelayanan publik bisa terganggu bila kesepakatan tak kunjung tercapai. Pembahasan anggaran yang berlarut biasanya berdampak langsung pada program yang menunggu kepastian pendanaan.
Pengamat: APBD adalah Arena Negosiasi yang Sah
Pengamat politik Sumatera Utara, Shohibul Anshor Siregar, menilai persoalan RAPBD 2027 perlu dibaca dari perspektif hubungan politik dan tata kelola pemerintahan. Perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan alokasi anggaran, menurutnya, hal yang wajar.
Namun, pembahasan yang berlarut tanpa perkembangan jelas dapat mengindikasikan lemahnya komunikasi dan dialog antarlembaga.
"Dari perspektif politik dan pemerintahan, ini berpotensi mencerminkan persoalan komunikasi dan hubungan politik antara eksekutif dan legislatif. Proses APBD adalah arena negosiasi kepentingan yang sah, tetapi jika berlarut tanpa progres yang jelas, ini menunjukkan lemahnya mekanisme dialog kelembagaan," ujar Shohibul saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).
Ketidakhadiran Wali Kota di Forum Anggaran Jadi Sorotan
Shohibul turut menyoroti kehadiran kepala daerah dalam agenda strategis pembahasan anggaran. Menurutnya, kehadiran wali kota tidak sekadar memenuhi undangan formal, tetapi menunjukkan komitmen politik agar proses pembahasan APBD berjalan sesuai tahapan.
Dalam agenda tertentu, kepala daerah memang dapat diwakili. Meski begitu, kehadiran langsung dinilai punya arti penting, baik secara simbolis maupun substantif, untuk membangun kepercayaan antara eksekutif dan legislatif.
"Ketidakhadiran kepala daerah dalam forum kritis pembahasan anggaran dapat melemahkan hubungan kelembagaan. Ia berpotensi dibaca sebagai kurangnya komitmen politik untuk menyelesaikan APBD tepat waktu. Kehadiran langsung memberikan sinyal bahwa eksekutif menempatkan agenda anggaran sebagai prioritas tertinggi," katanya.
Penyelesaian Butuh Kemauan Politik Kedua Lembaga
Menurut Shohibul, penyelesaian kebuntuan tidak cukup hanya melalui komunikasi administratif. Kedua lembaga perlu menunjukkan kemauan politik untuk berdialog dan menemukan titik temu.
Senada, pemerhati kebijakan publik Kota Pematangsiantar, Rocky Marbun, mengingatkan DPRD agar tidak pasif ketika kepala daerah tidak menghadiri agenda pembahasan yang telah dijadwalkan. Sikap pasif, menurutnya, hanya memperpanjang kebuntuan yang ujungnya merugikan warga.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemko Pematangsiantar maupun DPRD soal jadwal lanjutan pembahasan RAPBD 2027. Warga menunggu kepastian apakah kedua lembaga akan duduk kembali membahas anggaran tahun depan.