Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Bank Indonesia memperkuat sinergi pengembangan ekonomi syariah yang inklusif, dengan fokus utama memutus jeratan rentenir dan sistem ijon yang membelit pelaku UMKM. Langkah ini diwujudkan melalui forum kolaborasi Ekonomi dan Keuangan Syariah (Eksyar) Sumut 2026 yang digelar di Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumut, Medan, Kamis. Sebagai langkah awal, Pemprov Sumut menargetkan penyaluran 5.000 hingga 10.000 sertifikat halal gratis setiap tahunnya bagi pelaku usaha mikro.
MEDAN — Ribuan pelaku usaha mikro di Sumatera Utara masih terbelit pinjaman rentenir dan sistem ijon, yang membuat mereka kehilangan kendali atas harga jual produknya sendiri. Kondisi ini menjadi sasaran utama intervensi pemerintah melalui forum kolaborasi Ekonomi dan Keuangan Syariah (Eksyar) Sumut 2026.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Timur Tumanggor, menyebut praktik ijon paling banyak ditemukan pada perajin batu bata di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, dan Kota Binjai. "Mereka sampai tidak bisa menentukan harga produknya sendiri. Ini yang harus kita putus bersama melalui aksi nyata forum ekonomi syariah," ujarnya di Medan, Kamis.
Sebagai langkah awal pemutusan mata rantai tersebut, Pemprov Sumut menyiapkan target ambisius. Setiap tahun, pemerintah akan menyalurkan 5.000 hingga 10.000 sertifikat halal gratis bagi pelaku UMKM. Target ini menyasar sebagian dari total 1,4 juta unit UMKM di Sumatera Utara, yang menurut data Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, dan Menengah Provinsi Sumut 2025, 98,9 persen di antaranya merupakan usaha mikro dan kecil.
Program ini sekaligus melengkapi 1.000 sertifikat halal gratis yang telah disalurkan pada periode sebelumnya. Dengan legalitas halal yang kuat, pelaku usaha diharapkan mampu naik kelas dan lepas dari ketergantungan terhadap tengkulak.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumut, Didit Widiana, menegaskan ekonomi syariah bukan sekadar alternatif, melainkan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tangguh. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan sektor ekonomi syariah nasional berada di kisaran 4,9 persen hingga 5,7 persen pada 2026.
Proyeksi ini didorong oleh sektor unggulan halal value chain, seperti makanan dan minuman halal, fesyen, kosmetik, pariwisata ramah Muslim, hingga ekonomi pesantren. Sektor-sektor tersebut diperkirakan menyumbang 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
"Melalui forum kolaborasi ini, kita ingin mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan mulai pemerintah, perbankan, akademisi, pesantren hingga UMKM agar memiliki arah gerak yang sama tanpa ada program tumpang tindih," kata Didit.
Forum Eksyar Sumut 2026 yang merupakan rangkaian dari Sumut Halal Fest 2026 ini diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan serta memperkuat legalitas usaha mikro di daerah. Pemprov Sumut menyatakan siap melakukan intervensi terhadap pelaku usaha mikro yang rentan agar bertransformasi menuju ekosistem usaha syariah yang lebih adil.
Langkah konkret ini diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah usaha berlegalitas, tetapi juga mengubah struktur permodalan UMKM dari pola pinjaman informal berbunga tinggi menuju pembiayaan yang lebih sehat dan berkeadilan.