MEDAN — Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap membuka rapat koordinasi kerja sama antardaerah se-Sumatera di Medan, Rabu. Mengusung tema 'Memperkuat Kolaborasi dan Mendorong Pertumbuhan Kawasan', pertemuan ini menjadi tindak lanjut konsultasi regional PDRB pada Oktober 2025 yang menghasilkan Mufakat Tanah Deli.
Dalam sambutannya, Sulaiman menyebut kawasan Sumatera telah menjadi salah satu mesin utama perekonomian nasional. PDRB Sumatera pada 2025 tercatat Rp5.251 triliun, berkontribusi 22,05 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pertumbuhan ekonominya mencapai 4,81 persen.
Proyeksi pertumbuhan terus meningkat. Hingga semester I 2026, ekonomi Sumatera tumbuh sekitar 5,1 persen secara kumulatif (c-to-c) dengan nilai PDRB mencapai Rp2.812,6 triliun, setara 22,08 persen perekonomian nasional.
"Kekuatan itu jauh lebih besar ketika kita mampu menghubungkannya. Sentra produksi, kawasan industri, sumber daya energi, pelabuhan, destinasi wisata hingga perdagangan harus kita lihat sebagai bagian dari satu ekosistem pertumbuhan," ujar Sulaiman.
Sulaiman menegaskan pembangunan Sumatera harus dipandang sebagai satu kawasan yang saling terhubung dan saling memperkuat. Isu pembangunan Sumatera bersifat lintas wilayah, mulai dari ekonomi, konektivitas, perdagangan, investasi, komoditas unggulan, digitalisasi, lingkungan, hingga sumber daya manusia.
Ia berharap pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk membangun forum koordinasi antarpemerintah daerah se-Sumatera. Dengan demikian, tersusun proyek-proyek prioritas regional yang dapat dikawal bersama.
Kolaborasi ini kian strategis setelah Sumut ditunjuk sebagai koordinator daerah dalam kerja sama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Penunjukan ini menempatkan Sumut pada posisi sentral dalam mendorong konektivitas dan pertumbuhan di kawasan sub-regional.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi Sumut Dikky Anugerah berharap potensi masing-masing provinsi menjadi bahan pertimbangan dalam rapat koordinasi. "Dengan demikian, kolaborasi tidak hanya menjadi semangat bersama, tetapi juga menjadi cara kerja untuk mewujudkan pertumbuhan kawasan yang berkelanjutan," katanya.