MEDAN — Kegiatan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, yang mengajak Komisi D DPRD Sumut berkantor bersama di Nias dinilai sebagai babak baru dalam tradisi pengawasan pembangunan. Langkah ini disebut menjadi contoh kepemimpinan Agile Government yang jarang dimiliki kepala daerah lain di Indonesia.
Penilaian itu disampaikan Akademisi Universitas Dharmawangsa Medan, Dr Rahman Tahir, M.IP, di Medan, Sabtu (8/8/2026). Ia menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah visioner yang patut dijadikan role model, khususnya bagi bupati dan wali kota di Sumatera Utara.
Rahman menilai pemilihan Nias sebagai lokasi kegiatan bukan tanpa alasan. Wilayah tersebut selama ini dikenal sebagai daerah tertinggal yang membutuhkan percepatan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
"Perbedaan fungsi tersebut justru merupakan bagian penting dari mekanisme tata kelola pemerintahan daerah," kata Rahman Tahir.
Baginya, Nias adalah tempat yang tepat untuk mengimplementasikan tagline 'Kolaborasi Sumut Berkah'. Dengan begitu, narasi tersebut tidak berhenti pada slogan, melainkan diwujudkan dalam aksi nyata percepatan pembangunan dan pemerataan.
Rahman menekankan bahwa langkah Bobby melibatkan Komisi D DPRD Sumut mengirimkan pesan kuat bahwa dirinya bukan pemimpin eksklusif dan anti-kritik. Sebaliknya, kepala daerah justru akan semakin kuat ketika kebijakannya terbuka untuk diuji dan dikritisi lembaga pengawas.
"Gubernur kita ini sangat cerdas dan layak diapresiasi. Meskipun di tengah dinamika yang terjadi di DPRD, beliau tetap menganggap pengawasan dan kolaborasi itu sangat penting," ujarnya.
Melalui kegiatan ini, tergambar bahwa tidak ada permasalahan berarti antara eksekutif dan legislatif. Dua institusi dengan fungsi berbeda dapat hadir bersama di Nias untuk melihat persoalan yang sama demi kemaslahatan masyarakat.
Secara kelembagaan, gubernur menjalankan pemerintahan daerah dan mengoordinasikan perangkat daerah, sementara DPRD menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Kolaborasi keduanya di lapangan menjadi bukti bahwa pemerintahan yang agile atau lincah dapat berjalan beriringan dengan fungsi kontrol.
"Program berkantor di Nias memang dirancang Bobby untuk mempercepat pembangunan di wilayah yang selama ini dianggap tertinggal. Di bawah tangan dingin Bobby, kedua lembaga mampu berjalan beriringan karena memiliki tanggung jawab yang sama," kata Rahman.
Pengawasan yang berjalan bersama ini diharapkan memastikan pembangunan di Nias berjalan efektif dan tepat sasaran. Langkah ini sekaligus menjadi pembuktian bahwa kolaborasi lintas lembaga mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal bagi warga Sumatera Utara.