MEDAN — Wacana kenaikan gaji kepala daerah yang tengah dikaji pemerintah pusat mendapat respons dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Ia menilai usulan tersebut bisa diterima selama ada indikator pengukuran kinerja yang jelas dan terukur bagi setiap kepala daerah.
Bobby mencontohkan, aktivitas di lapangan bisa menjadi salah satu tolok ukur penilaian. Kepala daerah yang rutin turun ke masyarakat dan yang jarang melakukannya, menurut dia, tidak seharusnya mendapatkan tunjangan yang sama besarannya.
Bobby mengungkapkan, wacana penyesuaian penghasilan kepala daerah sebenarnya bukan hal baru. Permintaan serupa telah disampaikan berbagai asosiasi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sejak lama.
“Itu sudah lama ya, dari asosiasi. Dulu saya di asosiasi wali kota, kemarin asosiasi gubernur juga memintakan hal itu,” katanya di Kantor Pemprov Sumut, Jumat (31/7/2026).
Meski mendukung wacana tersebut, mantan Wali Kota Medan itu menegaskan dirinya tidak pernah secara pribadi mengusulkan kenaikan gaji. Ia hanya akan mengikuti keputusan organisasi apabila asosiasi telah mengambil sikap resmi.
“Kalau secara pribadi ya, secara pribadi, baik di asosiasi ataupun di tempat mana pun saya tidak pernah menyampaikan hal itu. Artinya, kalau itu sudah keputusan asosiasi, saya sebagai anggota asosiasi pasti ngikut,” paparnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya membuka peluang