SUMATERA UTARA — Kementerian Ketenagakerjaan memastikan Danantara belum ditetapkan sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon, dan belum ada lembaga mana pun yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola dana tersebut. Penegasan ini membantah informasi yang beredar di media sosial soal kewajiban pengusaha menyetorkan dana pesangon ke badan pengelola investasi itu.
Pemerintah memang menerbitkan aturan baru yang mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pengelolaannya akan dilakukan melalui lembaga pemerintah, dengan masa transisi hingga Oktober 2027.
Namun Kemnaker memastikan belum ada keputusan pemerintah yang mengatur penunjukan lembaga pengelola maupun mekanisme penyetoran dana tersebut. Artinya, kewajiban menyetor ke Danantara belum memiliki dasar hukum apa pun.
Putri menegaskan informasi yang beredar di media sosial tidak benar. Ia meminta publik merujuk pada keputusan resmi pemerintah, bukan kabar yang beredar tanpa dasar.
"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon," ujar Putri dalam keterangan resmi, Sabtu (14/11/2026).
Isu ini menyentuh langsung dua pihak yang paling berkepentingan: pengusaha yang wajib menyiapkan dana, dan pekerja yang mengandalkan pesangon saat kehilangan pekerjaan. Ketidakjelasan lembaga pengelola membuat perusahaan belum bisa menghitung beban administratif dan arus kas yang harus disiapkan.
Bagi pekerja, kepastian soal siapa yang memegang dana cadangan menentukan seberapa aman hak pesangon mereka kelak. Selama lembaga pengelolanya belum ditunjuk, mekanisme pencairan pun belum bisa dipastikan.
Dengan tenggat transisi Oktober 2027, pemerintah masih punya ruang untuk menetapkan lembaga pengelola beserta skema penyetorannya. Kemnaker menegaskan penunjukan itu akan diputuskan lewat jalur resmi, bukan melalui informasi yang beredar di ruang digital.
Pernyataan Kemnaker menjadi penanda bahwa aturan dana cadangan pesangon masih dalam tahap penyiapan. Pengusaha dan pekerja sebaiknya menunggu regulasi turunan yang memuat nama lembaga pengelola sebelum menyesuaikan kewajiban maupun hak masing-masing.