MEDAN — Keikutsertaan USU dalam forum itu berangkat dari Diskusi Panel Ahli bertema "Membaca Kebijakan, Memperkuat Manfaat bagi Rakyat" yang digelar Kemdiktisaintek melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan di Jakarta pada 28–29 Oktober 2026. Forum ini bagian dari rangkaian Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026.
Dalam diskusi tersebut, para panelis berdialog dengan Mendiktisaintek, Menteri Koperasi, Menteri Lingkungan Hidup, Dewan Pertimbangan Presiden, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Pertanian, Wakil Menteri Hukum, dan Wakil Jaksa Agung. Akademisi mengevaluasi capaian program prioritas, memetakan risiko, lalu merumuskan perbaikan dalam delapan klaster kajian.
Transisi Demografi dan Beban Penyakit yang Belum Tuntas
Klaster kesehatan menyoroti situasi Indonesia yang menghadapi transisi demografi dan epidemiologi sekaligus. Penduduk menua dan penyakit tidak menular meningkat, sementara penyakit menular serta persoalan kesehatan ibu dan anak belum selesai.
Angka kematian ibu tercatat 189 per 100.000 kelahiran hidup berdasarkan SP2020. Kasus TBC mencapai 387 per 100.000 penduduk pada 2023, tertinggi kedua di dunia. Prevalensi balita stunting 19,8 persen (SSGI 2024), dan 28,3 persen belanja kesehatan masih dibayar langsung oleh rumah tangga pada 2024.
Panel menilai sebagian besar faktor risiko kesehatan justru berasal dari luar sektor kesehatan. Tata kelola lahan, potensi bencana, dan dampak perubahan iklim ikut menentukan derajat kesehatan warga.
Titik Buta Kebijakan: Impor Obat dan Program Seragam untuk 514 Daerah
Evaluasi kritis panel menemukan sejumlah persoalan mendasar yang belum cukup diperhitungkan dalam perumusan program. Indonesia masih mengimpor sekitar 90 persen bahan baku obat dan alat kesehatan.
Program juga dinilai cenderung dirancang seragam untuk 514 kabupaten/kota, padahal kondisi dan kapasitas tiap daerah sangat beragam. Penetapan prioritas belum secara eksplisit menimbang keadilan dan urgensi masalah, terutama kesehatan ibu dan anak.
Penguatan surveilans dan sistem informasi melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) belum optimal. Keterkaitan antara riset kesehatan, kebijakan, dan industri masih lemah. Kebijakan yang mendorong pemetaan risiko, Health Technology Assessment (HTA), analisis ekonomi kesehatan, dan pemodelan juga masih minim.
Peringatan Dini: Stok Vaksin Kosong hingga Beban Klaim JKN Naik
Panel menyampaikan sejumlah peringatan dini yang perlu segera diantisipasi. Kekosongan stok vaksin dan obat esensial di fasilitas kesehatan masih terjadi.
Anggaran program kesehatan di pusat maupun daerah tertekan oleh kebutuhan program lain, termasuk kebijakan efisiensi. Kesejahteraan tenaga kesehatan dinilai mendesak untuk ditingkatkan.
Beban klaim JKN terus naik akibat penyakit yang sebenarnya dapat dicegah, terutama penyakit tidak menular. Panel juga meminta kejelasan peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai fasilitas kesehatan tingkat desa.
Percepatan pendidikan dokter spesialis dikhawatirkan menurunkan mutu pendidikan tanpa menyelesaikan persoalan maldistribusi dokter. Sinkronisasi kebijakan antara Kemdiktisaintek dan Kemenkes dinilai mendesak.
Prioritas Kesehatan Harus Berbasis Bukti, Bukan Asumsi
Pesan utama Klaster Kesehatan: prioritas harus ditetapkan berdasarkan bukti yang efektif secara biaya, adil, dan didukung riset. Panel merujuk kerangka Accountability for Reasonableness (A4R) dari Daniels dan Sabin.
Dalam kerangka itu, pemerintah mengumpulkan bukti melalui kajian capaian berbasis luaran dan dampak, lalu menetapkan prioritas secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Rekomendasi dari panel dibawa langsung ke hadapan Presiden sebagai masukan kebijakan.