Gubernur Sumut Bobby Nasution: Kemerdekaan Harus Diterjemahkan Jadi Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Penulis: Hamzah Effendi  •  Selasa, 18 Agustus 2026 | 17:22:02 WIB
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan sambutan pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Medan, Senin (17/8/2026) malam.

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengingatkan bahwa peringatan kemerdekaan bukan sekadar agenda seremonial. Menurutnya, nilai kemerdekaan baru bermakna ketika diterjemahkan menjadi kerja nyata, pelayanan publik yang lebih baik, dan pembangunan yang manfaatnya menyentuh langsung masyarakat.

“Cita-cita itu baru cukup kalau sudah menjadi kenyataan dan sudah tercapai,” kata Bobby dalam sambutannya di hadapan jajaran Forkopimda, konsul jenderal negara sahabat, pimpinan BUMD, akademisi, serta perangkat daerah, Senin (17/8/2026) malam.

Potensi Besar Sumut Belum Otomatis Jadi Kekuatan Ekonomi

Bobby menilai Sumatera Utara memiliki modal besar untuk tumbuh. Kekayaan alam, sektor pertanian dan perkebunan, industri, hingga pariwisata disebut sebagai modal yang belum sepenuhnya tergarap. Danau Toba ia sebut sebagai salah satu aset strategis yang perlu dikelola berkelanjutan, bukan hanya sebagai objek wisata tetapi juga sumber nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, ia mengingatkan bahwa potensi tersebut tidak akan otomatis menjelma menjadi kekuatan ekonomi tanpa kolaborasi dan tata kelola yang efektif. Karena itu, pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan negara-negara sahabat diajak membangun kerja sama yang lebih konkret untuk memperkuat daya saing Sumut menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Kita berharap Sumatera Utara menjadi emas yang paling bersinar di 2045 nanti,” ujarnya.

Birokrasi Berbelit Disebut Jadi Penghambat Investasi

Pesan senada datang dari Konsul Jenderal Malaysia di Medan, Shahril Nizam Abdul Malek. Ia menilai Sumut kaya potensi, tetapi butuh infrastruktur, konektivitas, dan iklim usaha yang mampu menarik investor. Ia mengibaratkan potensi Sumut seperti buah durian—menarik, tetapi butuh cara tepat untuk membukanya.

“Kalau salah membukanya, kita sendiri yang terluka. Kalau terlalu banyak duri dalam prosesnya, investor mungkin memilih makan buah yang lain,” kata Shahril.

Pernyataan itu menjadi sindiran halus bagi proses perizinan dan regulasi yang kerap dikeluhkan dunia usaha. Prosedur rumit, ketidakpastian pelayanan, lemahnya konektivitas, dan biaya ekonomi tinggi disebut bisa membuat investor berpaling ke daerah lain.

Pemerintah Tak Boleh Jadi Sumber Kesulitan

Menanggapi hal itu, Bobby menegaskan aparatur pemerintah tidak boleh menjadi penghambat masyarakat maupun pelaku usaha. Ia menekankan pentingnya kepastian dan kecepatan pelayanan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan.

“Jangan mempersulit orang. Kita saja sebagai umat manusia kalau dipersulit sesama manusia, kesalnya luar biasa,” tegasnya.

Shahril menambahkan, negara-negara sahabat siap mendukung penguatan potensi Sumut melalui kerja sama di bidang investasi, pariwisata, pendidikan, perdagangan, dan hubungan internasional. Ia turut mengapresiasi perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan Kepulauan Nias.

Tantangan ke Depan: Mengubah Potensi Jadi Manfaat Nyata

Bagi Sumatera Utara, tantangan ke depan bukan sekadar menggelar kerja sama atau mempromosikan potensi daerah. Yang lebih penting adalah memastikan kolaborasi berdampak terukur—investasi masuk, lapangan kerja tercipta, keterampilan masyarakat meningkat, infrastruktur membaik, dan pelayanan publik semakin mudah diakses.

Bobby berharap semangat kemerdekaan menjadi energi untuk mempercepat proses tersebut. Menurutnya, kemerdekaan pada akhirnya diukur dari sejauh mana masyarakat menikmati hasil pembangunan, bukan dari bagaimana sebuah daerah merayakannya.

Reporter: Hamzah Effendi
Sumber: orbitdigitaldaily.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top