NIAS UTARA — Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara, Timbul Jaya, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Bobby Nasution yang berkantor di Kepulauan Nias. Hal itu disampaikannya saat meninjau langsung pelaksanaan program pembangunan di Pantai Tureloto, Kabupaten Nias Utara, Jumat.
"Yang pasti, hari ini, kita apresiasi langkah atau kebijakan oleh saudara Gubernur mempercepat pembangunan di Sumatera Utara, khususnya Kepulauan Nias," ucap Timbul.
Kebijakan berkantor di kepulauan ini dinilai sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Sumut dalam membenahi wilayah yang selama ini masuk kategori tertinggal. Kehadiran gubernur di tengah masyarakat menjadi cara efektif untuk memahami persoalan dan menghadirkan solusi yang dibutuhkan warga.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebut alokasi anggaran untuk pembangunan di Kepulauan Nias pada 2026 mencapai hampir Rp 500 miliar. "Itu jauh meningkat dari tahun sebelumnya hanya Rp 250 miliar," kata Bobby.
Anggota DPRD Sumut Defri Noval Pasaribu menambahkan, kehadiran Komisi D bertujuan memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan secara optimal. Pihaknya ingin meninjau langsung bagaimana dana tersebut digunakan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat.
"Banyaknya anggaran pemprov di Nias, kami DPRD Sumut di Komisi D perlu melihat secara langsung bagaimana anggaran yang dibawa ke Kepulauan Nias ini bisa tepat guna, dan tepat sasaran," kata Defri.
Defri menilai kebijakan berkantor di Kepulauan Nias merupakan model kepemimpinan baru yang diterapkan Gubernur Bobby Nasution. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah mendengar langsung aspirasi warga di daerah terluar.
"Sebagaimana kita ketahui dari sekian ratus miliar anggaran dialokasikan ke Kepulauan Nias ini ada infrastruktur, kesehatan, dan lain-lain. Memang kita melihat begitu bermanfaat untuk masyarakat Nias, khususnya mendongkrak perekonomian," tutur Timbul Jaya.