PAKPAK BHARAT — Seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pakpak Bharat mengikuti penguatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang digelar Inspektorat, Kamis (06/08/2026). Kegiatan berlangsung di Balai Sada Arih dan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jalan Berutu.
Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa penerapan SPIP Terintegrasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi pemerintahan. Ia menyebut pengendalian intern yang solid menjadi prasyarat utama agar setiap kebijakan dan program daerah berjalan sesuai koridor.
Inspektur Leonardus Sihotang memaparkan sejumlah materi kunci dalam kegiatan ini. Materi tersebut mencakup penguatan pengendalian intern, penerapan manajemen risiko, hingga upaya peningkatan kualitas tata kelola di setiap perangkat daerah.
Paparan tersebut menjadi panduan bagi para pimpinan OPD untuk memetakan potensi hambatan dalam menjalankan program kerja. Dengan identifikasi risiko yang lebih dini, diharapkan setiap organisasi mampu mengambil langkah pencegahan sebelum masalah berdampak luas.
Melalui penguatan ini, Pemkab Pakpak Bharat menargetkan implementasi SPIP Terintegrasi dapat berjalan optimal di semua lini. Harapannya, potensi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan bisa diminimalkan sejak tahap perencanaan.
Pengendalian intern yang kuat dinilai berkontribusi langsung terhadap tercapainya tujuan pembangunan daerah. Dengan pengelolaan yang lebih tertib dan transparan, program-program prioritas diharapkan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Keikutsertaan seluruh pimpinan OPD dalam kegiatan ini menjadi sinyal komitmen kolektif untuk memperkuat sistem pengendalian intern. Langkah ini sejalan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dengan adanya penguatan kapasitas ini, diharapkan setiap keputusan dan penggunaan anggaran di lingkungan Pemkab Pakpak Bharat dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Hal ini juga menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.