SUMATERA UTARA — Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang yang juga anggota Tim Pengawas Haji 2026 mendorong petugas haji Indonesia meningkatkan ketelitian dalam mengelompokkan jemaah berdasarkan kondisi fisik dan kemandirian. Ia menyoroti temuan jemaah yang tersesat dan meninggal karena tidak mendapat pendampingan yang memadai.
Muhammad Firdaus Akhlan, jemaah Kloter JKG-27, sebelumnya dilaporkan hilang sebelum ditemukan oleh otoritas Arab Saudi di wilayah perbukitan Jabal Kudai pada 22 Mei. Lokasi tersebut berjarak sekitar 2,5 kilometer dari pemondokannya di kawasan Misfalah, Mekkah.
Kronologi hilangnya jemaah berusia 72 tahun itu belum dirilis secara resmi oleh petugas haji Indonesia. Namun, Timwas DPR menilai kasus ini menjadi indikasi lemahnya pengawasan terhadap jemaah kategori rentan di lapangan.
"Kita prihatin dan miris, ada jemaah yang hilang, begitu ditemukan sudah dalam keadaan meninggal. Kalau terkait dengan nyawa manusia, rasa-rasanya kok seperti terabaikan," kata Marwan di Mekkah, Sabtu (23/5) malam.
Ia menambahkan bahwa petugas haji yang dikirimkan telah melalui pelatihan dan seharusnya mampu mengantisipasi jemaah tersesat. "Urusan meninggal bukan urusan kita, tapi urusan meninggal karena kelalaian, wah itu memperhatinkan sekali," ujarnya.
Marwan meminta petugas cermat memilah mana jemaah yang bisa menjalankan ibadah secara mandiri dan mana yang perlu didampingi. Ia menekankan jangan sampai jemaah lansia dibiarkan bergerak sendiri tanpa kemampuan bertanya, membaca, atau mobilitas yang memadai.
"Karena di Arafah suasananya seperti lautan manusia, begitu juga di Muzdalifah. Sama halnya dengan di Mina menuju jamarat. Ini harus hati-hati, para petugas diaktifkan semua simpul agar jemaah tidak ada yang tersesat," kata Marwan.
Timwas DPR mendesak agar prosedur pendampingan jemaah lansia diperketat pada fase puncak haji mendatang. Evaluasi teknis di lapangan disebut menjadi kunci agar kasus serupa tidak terulang pada musim haji berikutnya.