MEDAN — Ari Gusti menyatakan dukungannya terhadap sikap Gubernur Sumatera Utara yang menyoroti persoalan dugaan kerusakan kawasan Gunung Sibayak. Dukungan itu tidak datang tanpa syarat. Ia menuntut langkah konkret, transparansi, dan tindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan kawasan tersebut.
Menurut Ari, persoalan Gunung Sibayak tidak boleh berhenti pada pernyataan pemerintah. Gubernur diminta berani mengevaluasi Direktur Utama PDAM Tirtanadi, termasuk mempertimbangkan pencopotan jabatan bila ditemukan bukti keterlibatan atau kelalaian dalam tanggung jawab pengelolaan.
IKA BEM Nusantara Sumut menyoroti dua posisi yang dianggap kunci dalam pengelolaan aktivitas di kawasan Gunung Sibayak. Selain Dirut Tirtanadi, mereka meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait memeriksa Komisaris Utama PT Pariban Sibayak Jilena yang diduga berkaitan dengan pengelolaan aktivitas di kawasan itu.
"Kami mendukung Gubernur Sumatera Utara untuk mengambil langkah menyelamatkan Gunung Sibayak. Jangan biarkan persoalan lingkungan ini menjadi bola liar tanpa pertanggungjawaban," kata Ari melalui keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Ia menambahkan agar tidak ada pihak yang dilindungi bila memang ada pejabat atau pihak perusahaan yang terlibat dalam aktivitas penyebab kerusakan. Ari meminta semuanya diperiksa, diusut, dan ditindak tegas sesuai hukum.
Ari menegaskan, dukungan kepada Gubernur bukan berarti memberikan cek kosong kepada seluruh pihak di lingkaran pemerintahan maupun perusahaan. Dukungan itu justru menjadi dorongan agar pemerintah berani membersihkan persoalan dan memastikan perlindungan lingkungan berjalan nyata.
Dalam keterangannya, ia menekankan agar tidak ada pejabat yang kebal terhadap evaluasi. Gunung Sibayak disebut sebagai aset alam Sumatera Utara yang harus dilindungi, dan tidak boleh ada kepentingan jabatan, perusahaan, maupun kelompok tertentu yang mengalahkan kepentingan lingkungan dan masyarakat.
"Kami berdiri mendukung langkah Gubernur Sumatera Utara dalam menyelamatkan Gunung Sibayak. Tetapi kami juga meminta keberanian politik dan administratif untuk mengevaluasi Dirut Tirtanadi yang juga Komisaris Utama PT. Pariban Sibayak Jilena. Jika terbukti bertanggung jawab, copot! Komisaris Utama PT. Pariban Sibayak Jilena juga harus diperiksa," tutupnya.
Dari keterangan Ari, ada tiga permintaan yang diajukan organisasi ini. Pertama, evaluasi terhadap Direktur Utama PDAM Tirtanadi hingga mempertimbangkan pencopotan jabatan bila terbukti lalai. Kedua, pemeriksaan Komisaris Utama PT Pariban Sibayak Jilena oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait. Ketiga, penindakan tegas tanpa perlindungan bagi pihak mana pun yang terbukti bertanggung jawab atas dugaan kerusakan kawasan Gunung Sibayak.