BKKBN Sumut dan FIA UI Bahas Tata Kelola Program MBG, Soroti Rantai Pasok Bahan Pangan dari Hulu ke Dapur SPPG

Penulis: Syafruddin Amir  •  Minggu, 15 November 2026 | 12:01:31 WIB
Forum Group Discussion tata kelola Program MBG di Sumatera Utara diikuti sejumlah pemangku kepentingan.

MEDAN — Forum Group Discussion (FGD) soal arsitektur kelembagaan dan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sumatera Utara menghadirkan sejumlah unsur pemangku kepentingan. Selain perwakilan KPPG Regional Medan dan pengelola Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), forum itu diikuti Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), kader Tim Pendamping Keluarga (TPK), Dinas P3AMP2KB Sumatera Utara, Pondok Pesantren Amrullah Akbar, serta Bapperida Sumatera Utara.

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian penelitian Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) yang bertujuan merumuskan model tata kelola MBG lebih terintegrasi. Tim peneliti memaparkan temuan dari sejumlah lokus penelitian sebelumnya, termasuk Bali dan Purwokerto.

Koordinasi Antarlembaga Masih Jadi Kendala Utama

Hasil diskusi di beberapa daerah menunjukkan tantangan yang berulang: koordinasi antarlembaga belum padu, kanal komunikasi terbatas, dan peran pemangku kepentingan belum terpadu. Persoalan itu ditemukan tim peneliti FIA UI sebelum forum di Medan digelar.

Perhatian khusus diarahkan pada keterhubungan antarlembaga sejak penyediaan bahan pangan dari hulu hingga pelaksanaan di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dinas terkait, petani, peternak, pasar, pemasok, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai perlu diperkuat perannya.

Tujuannya agar ketersediaan bahan pangan, kualitas, harga, dan standar keamanan pangan tetap terjaga. Tanpa keterhubungan itu, standardisasi pemasok sulit dipastikan.

Persoalan Dimulai Sejak Pengadaan Bahan Baku

Tim peneliti menegaskan bahwa masalah MBG tidak hanya berada di proses pengolahan makanan di dapur. Persoalan bisa dimulai sejak tahap pengadaan bahan baku, mulai dari kualitas pangan yang belum memenuhi standar hingga proses penyediaan yang kurang higienis.

Karena itu, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait diminta tidak sekadar mengawasi kualitas, harga, dan ketersediaan bahan pangan. OPD juga perlu berkontribusi nyata mendukung rantai pasok dan keberlanjutan penyediaan makanan bergizi.

SPPG tetap menjadi unsur penting dalam pelaksanaan program. Namun lembaga itu perlu didukung sistem kelembagaan yang saling terhubung, dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas.

Jejaring BKKBN Sampai Lini Lapangan

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Mahyuzar, menyatakan pelaksanaan MBG membutuhkan sinergi lintas sektor. Menurutnya, pemenuhan gizi harus berjalan seiring upaya pembangunan keluarga berkualitas.

"Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis membutuhkan dukungan dan koordinasi dari berbagai sektor. Tidak bisa hanya bertumpu pada satu pihak, karena ada banyak aspek yang saling berkaitan, mulai dari ketersediaan bahan pangan, kualitas makanan, hingga sasaran penerima manfaat. Melalui forum ini, kami berharap berbagai masukan dan pengalaman dari para pemangku kepentingan dapat menjadi bahan untuk memperkuat sinergi dan merumuskan langkah-langkah yang lebih konkret dalam pelaksanaan program di Sumatera Utara," ungkap Mahyuzar.

Ia menambahkan, BKKBN Sumatera Utara memiliki jejaring hingga lini lapangan lewat PKB dan kader Tim Pendamping Keluarga. Jejaring itu dapat mendukung komunikasi, koordinasi, serta penyampaian informasi terkait kondisi keluarga dan masyarakat.

"Dengan adanya kolaborasi yang lebih terintegrasi, kita berharap pelaksanaan program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Karena itu, komunikasi dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar setiap kendala yang muncul di lapangan dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama," tambahnya.

Rekomendasi untuk Penyusunan Arsitektur Kelembagaan

FGD di Medan diharapkan menghimpun perspektif dan rekomendasi dari pemangku kepentingan di Sumatera Utara. Bahan itu akan dipakai menyusun arsitektur kelembagaan dan tata kelola MBG.

Penguatan koordinasi, pembagian peran yang jelas, serta keterpaduan rantai pasok pangan dari hulu ke hilir menjadi bagian solusi yang dibahas. Semua itu diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaksanaan program di daerah.

Reporter: Syafruddin Amir
Sumber: orbitdigitaldaily.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top