SUMATERA UTARA — Sultan Hamid II dikenal sebagai perancang lambang negara Garuda Pancasila. Di balik jasanya, perjalanan hidup Sultan Pontianak ketujuh itu menyimpan kisah kelam keluarga hingga keterlibatan dalam pemberontakan APRA. Berikut fakta-faktanya.
Saat Jepang menduduki Indonesia, Sultan Hamid II ditahan di Batavia. Keluarganya yang tinggal di Pontianak menjadi korban pembantaian tentara Jepang dalam Peristiwa Mandor pada 1943–1944. Tragedi itu menjadi bagian kelam perjalanan hidupnya dan salah satu episode suram sejarah Kalimantan Barat.
Sebelum dikenal sebagai perancang lambang negara, Sultan Hamid II meniti karier militer di Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL), tentara Kerajaan Hindia Belanda. Ia pernah bertugas di Malang, Bandung, Balikpapan, dan sejumlah daerah lain. Dari lingkungan militer inilah ia kemudian dipercaya menjadi ajudan istimewa Ratu Belanda.
Sultan Hamid II memiliki nama lengkap Sjarif Hamid Alqadrie. Ia lahir di Pontianak pada 12 Juli 1913. Pada 29 Oktober 1945, ia dinobatkan sebagai Sultan Pontianak, posisi yang membawanya masuk ke pusaran politik nasional di masa awal kemerdekaan.
Perjalanan politik Sultan Hamid II tidak sederhana. Ia pernah memimpin Badan Permusyawaratan Federal (BFO), wadah yang menaungi sejumlah negara bagian dalam skema federal bentukan Belanda. Posisi itu menempatkannya sebagai tokoh penting dalam perdebatan bentuk negara pada awal kemerdekaan.
Nama Sultan Hamid II juga tercatat dalam peristiwa pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Keterlibatannya dalam perkara itu berujung pada hukuman penjara. Peristiwa tersebut menjadi catatan pahit di ujung karier politiknya, meski jasanya merancang Garuda Pancasila tetap dikenang.
Lima fakta itu memperlihatkan Sultan Hamid II sebagai tokoh dengan dua sisi: perancang lambang negara sekaligus figur yang terlibat dalam salah satu pemberontakan awal Republik. Riwayatnya menjadi pengingat bahwa sejarah tokoh nasional jarang berjalan lurus.